Tunjangan Guru TK Tersendat, Komisi D Turun Tangan

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Persoalan keterlambatan pencairan tunjangan insentif  ratusan guru Taman Kanak Kanak (TK) yang bersumber dari Anggaran Program Belanja Daerah (APBD), membuat anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, turun tangan.

“ sebenarnya soal terlambatnya pencairan tunjangan untuk Guru ini merupakan, tanggung jawab dari dinas terkait,” kata Syarif Hidayatullah selaku anggota Komisi D DPRD dari partai Demokrat, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Sabtu 23 Sepetember 2017.

Masih menurut penjelasan Syarif, namun jika memang ada kesengajaan untuk tidak mencairkan tunjangan ataupun adanya data penerimaan tunjangan yang dobel atau ganda, pihaknya sebagai anggota Komisi D, siap untuk melakukan hearing.

”Kita dari pihak legislatif akan telusuri terlebih dahulu, terkait permasalahan ini untuk menemukan permasalahannya. Jika memang ada penyalahgunaan kita akan memproses lah,” ujar Syarif yang akrab disapa Gus Sentot.

Tentang adanya data pengajuan penerima tunjangan yang ganda, pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) agar lebih teliti dalam melakukan pendataan dan sebanyak 700 Guru harus menerima tunjangan sesuai dengan tahun sebelumnya.

” Untuk data harus valid dan apabila ada penyalahgunaan itu tidak dibenarkan secara hukum. Dan komisi D akan siap jika memang Guru TK meminta hearing pada komisi D, namun semua haruslah sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.

Imbuh Sentot, pihaknya meminta agar pihak Disdik agar melakukan pendataan yang valid, dan jangan sampai dikemudian muncul permasalahan yang serupa.” Kita himbau agar disdik lebih teliti dalam melakukan tahapan verifikasi data,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, seharusnya tunjangan insentif ini diterima guru TK pada bulan Mei kemarin, dan besarannya yakni Rp 150.000,-, per bulannya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, ada 400 guru TK yang saat ini belum masuk dalam pemberkasan tunjangan insentif, padahal pada tahun 2016 kemarin ada 700 guru yang menerima tunjangan yang bersumber dari APBD Jombang.

Meski guru TK sudah pernah di janjikan oleh Bupati Jombang, aka nada kenaikan tunjangan insentif, yang disampaiakan Bupati pada acara peringatan HUT Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) bulan Mei (10/5/2017), hingga kini belum terrealisasi.

“ ada 700 guru TK, waktu itu Pak Bupati akan menaikkan tunjangan guru TK yang anggarannya dari APBD, dari Rp 150.000,- menjadi Rp 175.000,-, lakok sekarang malah ada 400 guru TK yang belum masuk datanya adalam pemberkasan,”  ungkap salah satu Guru Tk sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.(elo)