DPR berharap Isu Import 5000 Senjata Selesai di Internal Kabinet

ilustrasi
ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA – Polemik soal isu impor pembelian 5.000 atau 500 senjata illegal yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebaiknya diselesaikan di internal kabinet. Meski sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam Wiranto, bahwa itu tidak benar.

“Itu urusan di seputar Presiden yang harus dibahas dan diselesaikan di tingkat kabinet. Bahwa ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak bisa disalahkan begitu saja, karena pernyataan Gatot juga dapat dijadikan sebagai peringatan dini,” tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada wartawan Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/9/2017).

Menurut Fahri, pernyataan Panglima TNI itu pasti memiliki dimensi pengetahuan dan peringatan yang luas. Pertama, garis pantai politik ini besar sekali, karena itu perlu ada kewaspadaan tingkat tinggi untuk mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan adanya gerakan-gerakan, atau kelompok coba bermain-main.

Apalagi kata mantan politisi PKS itu, sistem pengadaan senjata saat ini masih carut-marut. Di satu sisi, Indonesia tidak menganut prinsip kepemilikan senjata secara bebas. Tapi, di sisi lain setiap orang dimungkinkan untuk membeli senjata.

Seperti organisasi Perbakin dimana organisasi ini mempunyai lisensi untuk pembelian dan kepemilikan senjata.

“Itu mungkin kritik juga kepada sistem pengadaan alutsista yang harus betul-betul terkordinasi. Sebab, negara kita kan tidak menganut kebebasan memiliki persenjataan, tapi setiap orang boleh membeli senjata,” ujarnya.

Itu artinya kata Fahri, ada pasar swasta dari persenjataan itu diantaranya Perbakin dan lain-lain, yang anggotanya juga banyak. “Nah itulah yang perlu diwaspadai dan koordinasi di tingkat pemerintah itu yang harus diintensifkan,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyarankan agar munculnya isu impor 5000 senjata ilegal itu diserahkan kepada pemerintah, dan sudah dikalrifikasi oleh Menkopolhukam Wiranto, jika telah terjadi miskomunikasi.

“Itu akibat terjadi miskomunikasi di internal kabinet sendiri. Sehingga yang terbaik penyelesaiannya kita serahkan kepada pemerintah. Presiden perlu menjelaskan pada masyarakat dan DPR RI,” tegas politisi Demokrat itu.

Agus mengakui jika kini sudah mulai masuk tahun politik. Sehingga bisa saja komunikasi itu dikonotasikan ini berhubungan dengan politik dan sebagainya.

Namun kata dia, yang paling tepat harus menjelaskan ini seluruhnya adalah internal pemerintah (kabainet) sendiri.

“Mekopolhukam, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan lain-lain duduk bersama untuk menjelaskan kepada rakyat,” ujarnya.

Sebab kata Agus, jangan sampai isu ini mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional yang berakibat mengganggu masyarakat.

“Isu politik itu bisa mengganggu kinerja pemerintah maupun masyarakat sendiri,” pungkasnya. (gardo)