Jimly Assiddiqie : Kita Terlalu Buang Waktu Bahas Materi Perppu

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Pakar Hukum Tata Negara Jimly Assiddiqie melihat ada yang perlu dibenahi dalam hal jika presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), sehingga ketika terjadi proses penolakan teradap Perppu itu oleh DPR, tidak menjadi rumit.

“Dalam peraturan perundang-undangan, jika Perppu ditolak oleh DPR, maka Presiden harus merekomandasi untuk tidak memberlakukan Perpu, tetapi diperkuat dengan membuat UU. Kan, jadi dua kerjaan presiden, selain membuat keputusan penolakan PP ditambah lagi membuat UU. Semestinya di peraturan perundang-undangan itu harus dibuat yang mudah saja, jika PP ditolak DPR, presiden cukup memberikan rekomendasi tidak lagi harus diperkuat dengan membuat UU,” kata Jimly dalam membahas soal Perppu pembubaran Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, di Ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gedung DPR, Rabu (27/9/2017).

Menurutnya, kita selama ini menghabiskan waktu saja hanya membahas materi dalam pembuatan UU atau saat Perppu dikeluarkan dan harus dibahas lagi di DPR, sementara di lapangan masalah tidak selesai bertahun-tahun.

“Saya juga berharap agar Presiden Jokowi tidak banyak-banyak membuat Perppu, dibandingkan Soeharto tiga puluh tahunan berkuasa hanya mengeluarkan perpu 8 saja, sedangkan Presiden SBY 18 PP, kini Presiden Jokowi suah dua perppu,” ucapnya.

Kenapa berharap Perppu itu tidak banyak dikeluarkan presiden karena DPR perlu waktu hanya membahas soal itu di DPR. Lebih baik revisi parpol dan ormas saja, sehingga akan jelas posisi parpol dan ormas.

Menyinggung soal PP soal pembubran ormas yang kini sedang dibicarakan di DPR, menurut pakar ini lebih baik direvisi saja.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menambahkan pihaknya kini sedang membahas soal Perppu Pembubarn Ormas.

“Kita terus berusaha mencari jalan tengah antara pro dan kontra. Sehingga nantinya jika ada ormas yang mengalami hal sama seperti ormas HTI., ketika mengeluarkan SP (surat peringatan) tidak menunggu waktu lama,” ucapnya.

“DPR juga mengundang ormas seperti NU dan Muhammadiyah, mereka menyatakan oke siap hadir, sedangkan lainnya masih menunggu. Hal ini diperlukan masuukan dari ormas lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan Perppu tidak membuat ormas merasa dibubarkan tanpa ada keadilan proses hukum,” ujarnya. (gardo)