Lahan Pertanian Terdesak Usaha Bisnis Tanah Kapling tak berizin

lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan
KANALINDONESIA.COM : Nampaknya target Dinas Pertanian (Disperta) Jombang dengan 458.282 ton Gabah Kering Giling(GKG) tahun 2016 ini akan sulit tercapai, sebab banyaknya lahan pertanian di Jombang yang kini dialihfungsikan sebagai area bisnis tanah kapling oleh sejumlah pengusaha, baik lokal maupun pendatang.

Disejumlah wilayah yakni di area, Mojoagung, Peterongan, Mojowarno, dan sejumlah wilayah pertanian lainnya yang diatur dalam Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW), nampak sekali puluhan hektar lahan pertanian t sudah beralih fungsi menjadi pemukiman, baik perumahan maupun tanah kapling.

Hal ini dikarenakan lemahnya payung hukum serta minimnya penegakan peraturan yang mengatur izin pembuatan perumahan maupun tanah kapling di Jombang sangat minim, sehingga banyak pengusaha nakal yang enggan mengurus izin bahkan ada yang menggunakan sejumlah penawaran menarik untuk menjual tanah kaplingan maupun perumahan.

Baca:  Wujudkan Swasembada Pangan, Kuncinya Cegah Alih Fungsi Lahan

Jelas ini sangat merugikan sekali bagi pemerintah jombang. Pasalnya tidak ada restribusi atau pendapatan yang masuk ke daerah yang signifikan dari pemanfaatan lahan pertanian ke lahan pemukiman tersebut, justru malah menyebabkan sejumlah petani harus kehilangan lahan pertaniannya, sehingga mengurangi target disperta untuk GKG.

Hal ini dibenarkan oleh Rochmad Abidin ketua komisi B DPRD Jombang, Menurutnya, beberapa lahan yang sudah dialihfungsikan memang sudah diusulkan pada raperda pengalihan lahan berkelanjutan agar ada payung hukum yang jelas.

“Memang sebelumnya kita sudah diusulkan ke raperda, yakni raperda perlindungan lahan berkelanjutan,” ujarnya kemarin.

Namun pengajuan raperda tersebut terkendala pada jadwal prolegda yang mepet.

“Terkait kesepakatan pembahasan akan dijadwalkan tahun 2017. Karena pada saat pengajuan di prolegda tahun 2016 terlambat. Apalagi terkendala naskah akademik yang perlu penganggaran. Seandainya dianggarkan tahun ini, masih membutuhkan kajian,” tegasnya.

Baca:  Gandeng LKPP, AXIQoe.com Hadirkan Kebutuhan Barang Pemerintah Secara Online

Menurutnya, kendati raperda perlindungan berkelanjutan itu sangat penting, pihaknya berupaya mengajukan pembahasannya pada tahun 2017.

“Nanti implikasinya pada setiap izin pendirian rumah di areal lahan akan agak susah, karena dia wajib mengganti lahan aktif, agar tidak mengurangi jumlah lahan yang ditetapkan,” pungkasnya.

Ketika disinggung soal izin pengembang kepada pemerintah untuk menggunakan lahan sawah menjadi perumahan, pihaknya mengatakan,”memang benar, ada izinnya di pemda, yaitu izin perubahan lahan kering ke lahan basah,” imbuhnya.

Beberapa tahapan perizinan tersebut merupakan hal wajib, bagi para pengusaha perumahan atau tanah kapling namun kenyataan dilapangan tidak semua perumahan atau pengusaha kapling mengurus izin tersebut, seperti halnya pengusaha kapling yang berkantor di sekitar pasar mojoagung. Dari sejumlah titik tanah kaplingan yang ada di beberapa wilayah, yakni di mancar, mojoagung, jogoroto dan ngoro, memang belum mengantongi izin dari pemda tersebut.

Baca:  Teh Bhumi Asal Solok Sumbar Digemari Peserta Asian Games 2018

Imron selaku kepala bidang pengawasan perizinan membenarkan tentang fenomena, banyaknya pengusaha tanah kapling yang belum melakukan proses izin ke pemda.” Memang belum ada yang melakukan pengajuan permohonan izin,” tegasnya.

(an)