Tak Bisa Jadi PNS K2 Minta Tunjangan Intensif

Perwakilan K2 sedang audensi dengan anggota DPRD Kota Kediri
KANALINDONESIA.COM ; Mimpi untuk menjadi PNS bagi tenaga K2 Kota Kediri masihlah jauh panggang dari api, pasalnya hingga saat ini mereka merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Kediri .

Untuk itu mereka gruduk kantor DPRD Kota Kediri meminta agar para wakil rakyat mau memperjuangkan tunjangan intensif buat K2, Selasa(02/08/2016).

Kedatangan perwakilan honorer K2 ini ingin mempertanyakan nasib mereka setelah tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka meminta agar haknya untuk mendapatkan tunjangan insentif.

“Kami hanya ingin adanya tunjangan insentif, dan juga jumlah pasti honorer K2,” ujar salah satu perwakilan dihadapan anggota komisi A dan C DPRD kota kediri.

Baca:  Petani Desa Lembor, Lamongan Kembangkan Tanaman Bawang Merah di Lahan Pertaniannya

Menanggapi keluhan itu, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M. Yasin mengatakan, BKD tetap mencatat jumlah keseluruhan honorer K2 245 orang dan yang dulu lulus verifikasi 96 orang.

“Awalnya jumlahnya 246, yang satu meninggal dunia, dan sampai sekarang sudah tidak bertambah lagi,” ujarnya.
Sementara itu Asisten Pemkot Kediri Maki Ali mengatakan, dari 96 yang lulus jika diverifikasi semuanya tidak ada yang memenuhi syarat, terutama SK yang terbit tahun 2005.

“Jadi, saat ini kita akan bahas tunjangan bagi pegawai PNS dan non PNS,” ujarnya.

Terkait tunjangan intensif, kata Maki Ali, saat ini masih dibahas tim anggaran Pemkot bersama DPRD.

“Yang pasti dalam pembahasan APBD, akan ada tunjangan insentif bagi honorer. Adapun besaran akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.

Baca:  Jual 600 Wanita Cantik di Facebook, 2 Muncikari 1 Mami Diamankan Satreskrim Polrestabes Surabaya

Sementara itu, anggota komisi C DPRD Kota Kediri Muzer Zaidib mengaku akan memperjuangkan nasib para honorer agar lebih sejahtera.

“Bapak ibu jangan khawatir, jasa panjenengan akan kami perjuangkan. Minimal mendapatkan intensif 750 ribu per bulan,” ujarnya.

Untuk diketahui, para guru honorer non PNS baik di lembaga swasta atau negeri mulai tingkat SD sampai SMA yang tercatat sebanyak 1186 orang, selama ini diberi tunjangan sharing APBD kota dan provinsi masing-masing Rp 300 ribu per bulan.

“Bagi yang belum menerima akan terus dicarikan solusi agar keseluruhan bisa menerima tunjangan,” ujar Maki Ali.

Gendut Marmoyo