Diduga BOP Jombang, di Buat Banca’an

istimewaKANALINDONESIA.COM : Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD, di Jombang mundur pencairannya dari jadwal yang ditentukan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa ada sejumlah masalah teknis yang jadi kendala pencairan tersebut. Didalam pencairan dana BOP, ada sejumlah mekanisme pencairan, termasuk peraturan menteri keuangan untuk menyalurkan dana APBN tersebut.

Dalam praktek penyaluran dana BOP, ada beberapa mekanisme yang diduga menyalahi peraturan menteri keuangan, yang seharusnya didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk bank yang menerima atau menyalurkan uang Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu harus masuk ke khas daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (DPPKAD) Jombang, setelahnya baru dimasukkan ke Bank yang ditunjuk sesuai peraturan menteri keuangan yakni Bank Jatim, BNI, dan BRI.

Baca:  Lakukan Aksi Begal Disertai Pembacokan, Udin Dilumpuhkan Polisi

Namun di Jombang, ada yang janggal yakni setelah uang dari APBN itu dimasukkan ke DPPKAD uang tersebut di salurkan ke Perusahaan Daerah BPR Bank Jombang, yang notabenya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jombang yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyalurkan uang APBN sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

Sedangkan seluruh lembaga PAUD yakni mulai dari TK, Kelompok Bermain (playgroup), Penitipan anak, RA harus membuka rekening sekolahan di BPR Bank Jombang, yang sebenarnya itu menyalahi aturan, yakni peraturan menteri keuangan.

Menurut salah satu aktifis penggiat anti korupsi, yakni Eko Nugroho, mengatakan, ,”bahwa menurut peraturan menteri keuangan, jelas sudah tertera bahwa hanya ada bank tertentu yang ditunjuk, namun dilapangan kenapa bank Jombang yang notabenenya adalah Bank Perkreditan Rakyat, bisa mempunyai kewenangan menyalurkan dana yang bersumber dari APBN, dasarnya apa?,” paparnya.

Baca:  Zulkifli Hasan : PAN Pantau Kasus Gubernur Sultra

Lanjutnya,” DPPKAD dalam hal ini harus bisa menunjukkan payung hukum yang jelas, kepada publik termasuk kepada aparat penegak hukum, karena ini bisa jadi ada main antara pihak bank Jombang dengan DPPKAD, bisa jadi ini ada dugaan gratifikasi,” tegasnya.

Masih menurut eko,” jika dana sebesar Rp11 miliar lebih itu diendapkan di rekening bank jombang, berarti akan ada sejumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank Jombang. Meskipun kemoloran pencairan dana BOP tersebut banyak merugikan pada peserta didik di lembaga-lembaga yang mendapatkan dana tersebut. Belum lagi molornya pencairan dana tersebut juga membuat resah sejumlah sekolah penerima bantuan dana itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakanya,”seharusnya aparat penegak hukum harus segera membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini, dan jangan sampai lembaga penegak hukum harus tersandra mengingat perkara ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, dan khususnya lembaga-lembaga penerima dana tersebut. Walaupun publik tahu bahwa Pemkab Jombang pernah menggelontorkan sejumlah dana hibah yang nilainya cukup fantastis, kepada kejaksaan serta Polres Jombang, yang notabenenya hingga hari ini masih menuai protes dari berbagai kalangan, karena sumber dana hibah tersebut belum jelas asalnya,” harapnya.
an

Baca:  Inilah Jadwal Penampilan Peserta Festival Nasional Reog Ponorogo XXIII 2016