Komisi D, Akan Luncurkan Surat pada Polisi Untuk Selidiki Puskesmas Tembelang

pintu masuk puskesmas Tembelang yang keramik bagian atasnya sudah copot

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Rusaknya gedung baru Puskesmas Kecamatan Tembelang, yang dibangun dari Anggaran Program Belanja Daerah (APBD) Jombang 2016 sebesar Rp 2.112.000.000, membuat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, akan meluncurkan surat rekomendasi pada Kepolisian untuk menyelidiki adanya dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan puskesmas tersebut, pasalnya akibat rusaknya sejumlah bangunan tersebut, pelayanan maupun rapat yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas terganggu.

“ Kita rapatkan di internal dulu mas. Untuk menjaring masukan dari teman-teman komisi D yang lain. Setelah itu baru kita tentukan sikap (red : surat rekomendasi ke Polisi),” kata Syarif Hidayatullah, salah satu anggota Komisi D DPRD Jombang, dari partai Demokrat, Minggu 1 Oktober 2017.

Ketika disinggung mengenai beberapa hal terkait adanya sejumlah kerusakan dan dugaan kecurangan proses pembangunan oleh pihak pelaksana, pria yang akrab disapa Gus Sentot tersebut berharap agar ada perhatian khusus dari pihak Dinas maupun pihak yang berwajib.

“kalau memang menyalahi aturan dan mekanisme yang ada, maka seyogyanya segera ada penanganan yamg serius. Khususnya perhatian dari dinas terkait dan pihak yang berwenang,” ujar Gus Sentot yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang.

Lanjut Sentot, pihaknya juga mendorong pihak Kepolisian untuk segera turun melakukan penyelidikan mengenai Puskesmas Tembelang, dan jika memang dibutuhkan surat rekomendasi dari Komisi D, pihaknya akan segera memberikan surat tersebut pada Polres Jombang.

“ kalau memang mekanismenya Polisi membutuhkan surat dari komisi D, maka kita rapatkan di internal dulu mas. Kalau memang dirasa perlu hearing dulu ya akan kita lakukan hearing. Intinya kita Komisi D, tetap mendorong agar ada penindakan, namun tetap tidak menyalahi mekanisme dan aturan yang ada,” tandas Sentot.

Dari data yang dihimpun redaksi, PT. INNECO WIRA SAKTI HUTAMA asal Surabaya selaku pemenang lelang proyek pembanguna puskesmas, dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, diduga tidak dilakukan sendiri pengerjaannya melainkan dikerjakan oleh salah satu rekanan dari Kabupaten Jombang.

Perlu diketahui bahwa pinjam bendera atau pinjam nama perusahaan ini adalah tindakan ilegal, karena peserta lelang terkait penyedia barang dan jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang atau jasa (Perpres 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1b)

Dan penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis (Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 3).

Mencuatnya persoalan rusaknya beberapa bangunan yang ada di Puskesmas Tembelang berawal dari adanya laporan pihak pengelola Puskesmas yang sudah melaporkan adanya 11 item kerusakan pada rekanan maupun dinas terkait, baik masih dalam masa pemeliharaan maupun setelah habisnya masa pemeliharaan.

Meski sudah diperbaiki, namun sejumlah kerusakan masih ada, hal ini dikarenakan pengerjaan yang dilakukan rekanan kurang maksimal. Sebagai dampaknya sejumlah ruangan bocor dan yang paling parah adalah ruang untuk rapat.

“waktu itu Pak Mustofa dan Bu Rosi yang ngecek langsung ke sini. Yang bocor ruang Ka.TU, ruang pertemuan, dan yang di selasar, tapi yang paling parah ada di ruang pertemuan,” tukas Dr. Binti salah satu pengelola Puskesmas Tembelang.(elo)