Pengelolaan Pasar di Jombang Semrawut, Pedagang Pasar Lakukan Hearing

suasana hearing antara pedagang pasar, LSM, Komisi A dan B DPRD Jombang, serta Disperindag

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Sejumlah pedagang dari pasar Citra Niaga (PCN), pasar Tembelang, dan pasar Ploso yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) melakukan hearing dengan Komisi B dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Hal ini dikarenakan adanya sejumlah persoalan di sejumlah pasar, serta carut marutnya pengelolaan pasar yang berdampak pada pendapatan sejumlah pedagang pasar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan sejumlah pedagang pasar mempertanyakan proses hukum kepala pasar Ploso yang tertangkap tim saber pungli.

“Proses hukum kepala pasar Ploso yang terkena tim saber pungli tidak jelas. Malah kini justru Kepala Pasar dipindah ke PCN. Kami tidak sepakat dengan pemindahan ini, karena seharusnya dia (red: kepala pasar Ploso) dapat hukuman, bukan malah dipindah ke PCN, apa ini dasarnya,” kata Joko Fatah Rachim salah satu perwakilan pedagang dari LSM FRMJ, Senin 2 Oktober 2017.

Masih menurut penjelasan Fattah, selain punya rekam jejak masalah hukum, sebelumnya di pasar Ploso juga terjadi kesemrawutan, yang hingga kini belum selesai.” dulu track recodnya di pasar Ploso saja buruk, ya sekarang terbukti banyak pedagang baru yang dimasukkan ke pasar. Belum lagi pedagang baru yang seharusnya menempati lantai atas, kini berjualan dimana-mana, tidak tertata” ujar Fattah.

Lanjut Fattah, selain sejumlah permasalahan yang belum teratasi, sampai saat ini tidak ada kebijakan dari Dinas Pasar terkait penataan di Pasar Ploso. Hal ini menyebabkan sejumlah pedagang merugi. “Salah satu contohnya, lapak pedagang kelapa di atasnya dipasang reklame besar sehingga pedagang tersebut tidak bisa menempati lapaknya,” ungkapnya.

Imbuh Fattah, belum lagi pasar Tembelang, setelah dibangun dengan Anggaran Program Belanja Daerah (APBD) yang nilainya ratusan juta, kondisinya saat ini sangat sepi. Hal ini merupakan bukti bahwa Dinas terkait tidak melakukan penelitian bagaiamana pola kecendrungan masyarakat setempat, dan bagaimana perputaran perdagangan di area tersebut.

“Pemkab Jombang harus tegas. Pedagang yang ada di utara Ponpes Almimbar Sambongdukuh, harus dipindah ke pasar Tembelang biar pasar Tembelang ramai, dan kemacetan di area Sambongdukuh bisa teratasi. Namun kenyataannya, setahun sejak direnovasinya pasar justru makin sepi,” imbuh Fattah.

Sementara itu, Masduki selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa untuk pemindahan kepala pasar Ploso ke PCN, pihaknya menggunakan dalih persoalan jam kerja. Pihaknya beranggapan bahwa bekerja di pasar tidak ada jam kerja dan perlu waktu ekstra.

“kami menempatkan pegawai yang rumahnya dekat dengan pasar Ploso untuk menduduki kepala. Alasannya, kalau ada persoalan mendadak, kepala pasar cepat menyelesaikannya, dan tidak memakan waktu yang lama,” paparnya.

Terkait carut marutnya penataan pasar Ploso, Masduki beralasan bahwa penataan di pasar Ploso bukan sepenuhnya milik Pemkab Jombang, karena wilayah pasar Ploso, juga masuk dalam aset tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). “PJKA juga membangun sejumlah ruko yang tarifnya sangat mahal. Dan Dinas Pasar harus membayar biaya sewa ruko milik PJKA tersebut,” terangnya.

Setelah mendengarkan penjelasan yang kurang masuk akal, dari Kepala Dinas Pasar, Cakup Ismono selaku Ketua Komisi A menjelaskan, pemindahan kepala pasar bukan menjadi kewenangan kepala dinas. Menurutnya, kepala dinas hanya bersifat memberikan rekomendasi kepada sekretaris daerah. “Keputusan akhir ada di tangan Sekda. Kepala dinas hanya memberikan rekomendasi,” tukasnya.

Selain Cakup anggota Komisi A lainnya yakni Kartiono, juga bersikap tegas, pihknya menuturkan bahwa terkait dengan ada tanah PJKA di pasar Ploso, hal itu bukan menjadi persoalan Pemkab Jombang untuk melakukan penataan.

“Kalau PJKA mendirikan bangunan harus mengantongi IMB. Meskipun tanah tersebut milik PJKA, bukan berarti PJKA seenaknya mendirikan bangunan. Jadi kewenangan penuh ada di Pemkab Jombang. Istilahnya, tidak boleh ada negara di dalam negara,” terang Kartiono.

Kartiono menambahkan, Dinas Pasar harus memiliki ketegasan untuk memindahkan pedagang di Almimbar ke pasar Tembelang. “Ini sudah berlarut-larut para pedagang tidak mau pindah. Jadi tunggu apalagi, Dinas Pasar melalui Satpol PP harus memiliki ketegasan untuk memindah para pedagang yang ada di Almimbar ke pasar Tembelang,” pungkasnya.(elo)