LAKI Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Korupsi di Kalbar

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mengambil alih kasus korupsi Kegiatan Unit  Pemeliharaan Jalan (UPJJ) Jeroa II-Sei Ana  pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang diduga melibatkan seorang mantan Plt Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini melibatkan Wakil Bupati Sintang, Kalimatan Barat.

“LAKI  minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk mengambil alih perkara ini agar segera tuntas dan jelas status hukumnya. Sebab, penanganan perkara  ini telah ditangani oleh Polres Sintang  sejak tahun 2015,” kata Burhanudin Abdullah, Senin (2/10).

Menurut Burhan, kasus dugaan korupsi ini telah diusut oleh Polres Sintang, hanya saja terkesan lamban. Padahal, lanjut Burhan, berdasarkan hasil audit BPK, proyek UPJJ tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta.

Terkait itu, maka DPP LAKI pun telah menerbitkan surat  yang  telah disampaikan ke Bareskrim Polri Nomor 0202/DPP. Laki/HK.STG/K.IV.17 tgl.  26 September  2017.

“Perkara ini pun telah mendapatkan perhatian sebulan saja oleh masyarakat dan lembaga. Namun kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Nomor.  HAM. 2-HA. 01.02-161 tgl.  14 Juni 2017 perihal Surat Koordinasi dan Klarifikasi yg disampaikan ke Kapolda Kalbar,” beber Burhan.

Karena itu. LAKI  mendesak Bareskrim Mabes Polri melalui Densus Anti Korupsi yang di bentuk Kapolri sangat diharapkan eksistensinya dalam menuntas perkara  korupsi tertunda dan belum tuntas.  Lembaga ini sangat diharapkan masyarakat agar kinerjanya benar benar nyata dalam pemberantasan korupsi.

“LAKI  dan masyarakat siap mendukung Densus Anti Korupsi Polri demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tutup Burhan. (gardo)