Komisi VII Minta Pemerintah Pastikan Peningkatan Daya Beli Masyarakat

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.

“Pertumbuahn itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.

Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.

Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN). “Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.

Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang. “Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” katanya. (gardo)