Ade Komarudin Tanggapi Permintaan Effendi Simbolon

Ade Komarudin_kanalindonesia.com

KANALINDONESIA.COM : Dengan adanya permintaan dari Effendi Simbolon politisi PDIP agar dibolehkan interupsi saat Presiden RI Jokowi berpidato pada sidang tahunan MPR RI yang akan digelar, Selasa (16/08/2016) mendatang, Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) menegaskan jika hal itu akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sepuluh pimpinan Fraksi DPR RI. Tapi, sebaiknya sidang tahunan itu berlangsung khidmat di tengah perekonomian yang lambat seperti saat ini.

“Keadaan saat ini memang tidak mudah. Kalau mau memahami dengan benar di tengah perekonomian global yang lesu. Bahkan Eropa, Amerika Serikat, China juga stagnan, dan di Asean hanya Vietnam yang tumbuh 6 %, sedangkan Indonesia 5 %, maka kita memahami kondisi ini secara obyektif. Sehingga akan bersikap lebih arif dan bijakasana dalam menghadapi situasi sulit ini,” tegas politisi Golkar itu dalam acara ‘Ngobrol bareng’ dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (05/08/2016).

Baca:  Jenazah Korban Hercules C-130 Diterbangkan ke Malang

Dulu tahun 1998 kata Akom, dunia mengalami krisis, tapi komoditas Indonesia bagus, sehingga perekonomian, bagus dan penerimaan pajak juga bagus. Namun, kini sebaliknya, ekonomi dunia lesu, sehingga berdampak kepada lesunya komoditas.

“Seperti harga karet, sawit, cengkeh, hasil pertanian dan harga komoditas ekspor semua mengalami penurunan, maka penerimaan negara juga turun,” ujarnya.

Tapi, Akom yakin Indoensia akan bertahan dengan pertumbuhan 5 % ini tak akan mengalami krisis. Syaratnya antara lain ada jaminan stabilitas politik.

“Stabilitas politik ini menjadi faktor utama perekonomian nasional. Kalau politik baik, maka ekonomi akan baik, dan investor akan berinvestasi di Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi 5 % ini bagus tidak, jelek juga tidak, ya lumayan,” tambahnya.

Baca:  Polres Bangkalan Ungkap 10 Kasus dan Sita Puluhan Gram Narkoba

Akom menyatakan jika keyakinan berdasarkan pandangan ekonomi professional. Bukan partisan. Sehingga pihaknya meyakini jika Indonesia akan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena itu DPR RI juga tidak hanya mengawasi, melainkan memberikan solusi. Yaitu, agar pemerintah genjot BUMN. “Pemerintah harus genjot BUMN,” ungkap Akom.

Lalu bagaimana dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang direkomendasi Pansus Pelindo II DPR harus dicopot oleh Presiden Jokowi, dan sampai saat ini DPR RI masih ada larangan menghadiri rapat-rapat dengan DPR RI? “Hal itu harus kembali diproses alat kelengkapan DPR RI. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih bijaksana,” pungkasnya.

(zal)