Aktifis Kopiah Nusantara Minta Polres Jombang Usut Dugaan Korupsi Pengadaan LKS

kanalindonesia.com

KANALINDONESIA.COM :Belasan aktivis dari lembaga kajian dan penelitian gerakan muda Kopiah Nusantara Jombang, berunjuk rasa di kantor Kepolisian Resort (Polres) jombang. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan gratifikasi dalam pengadaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Jumat (05/08/2016).

Pentauan di lokasi, massa aksi datang dengan membawa poster berisi tuntutan terhadap pejabat Disdik Jombang yang dinilai terlibat dalam mengambil kebijakan ini. Tak hanya itu, mereka juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan maupun warga dan berorasi secara bergantian.

Dalam orasinya, Mahmudi kordinator aksi aktivis kopyah nusantara meminta pihak kepolsian melakukan penyelidikan terhadap oknum pejabat Disdik yang diduga menerima gratifikasi atas penunjukan lima cv yang ditunjuk sebagai penerbit buku LKS.

” kedatangan kami di depan mapolres jombang sebagai upaya menyikapi temuan tentang adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oknum Disdik Jombang dalam pengadaan buku LKS. Pihak berwajib segera melakukan penyelidikan atas dugaan tersebu,” Mahmudi Faton, yang juga alumnus aktifis PMII.

Baca:  Pemerintah Tidak Pungut Biaya Penyaluran Insentif Kartu Prakerja

Ia menandaskan mengacu pada Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan modus memperkaya diri sendiri bagi pejabat negara adalah dengan cara meminta dan atau menerima hadiah merupakan termasuk gratifikasi.

Dari data dilapangan dan informasi, diduga adanya dugaan gratifikasi terkait penerbitan lembar kerja siswa. Kalau mengacu pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2008, hal itu dilarang. Jadi, ini merupakan bentuk melawan hukum yang dilakukan Disdik Jombang,” cetusnya.

Menanggapi tuntutan massa, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto langsung turun menemui massa aksi dan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan tidak akan berkompromi dengan siapapun dalam pengusutan dugaan gratifikasi tersebut. Pada prinsipnya kami sangat mendukung bentuk laporan apapun dari masyarakat. Baik masuk unsur korupsi, ataupun tindak pidana umum.

Baca:  Hendardi : Penyimpangan Keuangan di Komnas HAM Berdampak Serius Pada Gerakan Pemajuan HAM

Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang untuk memproses informasi yang disampaikan para aktivis. Diantaranya, Pemkab harus melakukan audit terhadap instansi Diknas Jombang. Ketika dari audit ada temuan kerugian negara ataupun gratifikasi seperti yang disampaikan demonstran, kami akan mengusutnya,” tandasnya.

Mantan Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini menambahkan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan dan yang dilaporkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.” Untuk itu teman-teman bisa melapor dengan disertai bukti – bukti yang cukup. Kami sangat menghormati iklim demokrasi di kabupaten jombang,” jelasnya.

Yang menjadi kendala pihak kepolisian mereka tidak mengajukan dokumen pendukungnya. Padahal sudah dihimbau untuk diterima sebagai perwakilan membawa dokumen pendukung. Dibalik iklim demokrasi ,apabila tidak suka dengan suatu institusi tidak membawa bukti pelanggaran, hanya mengacu pada persepsi dan argumentasi belaka, jatuhnya akan menjadi fitnah,” urainya.

Baca:  Kinerja INAPGOC Terkendala Belum Ada Inpres

Prinsipnya polres jombang sangat mendukung upaya penegakan hukum, baik korupsi dan pidana umum. Yang terpenting bukti awalnya, karena hal tersebu amanah undang – undang. Kita upayakan dan bicarakan dengan kepala daerah, jika dalam audit ada kerugian negara, maka akan ditindak tegas,” pungkasnya.

Usai menggelar aksi unjuk rasa, massa Kopyah Nusantara melanjutkan aksi ke kantor pemerintahan setempat. Sayangnya, massa gagal menemui Bupati Nyono Suharli Wihandoko. Perwakilan massa hanya diterima asisten bidang pemerintahan, Purwanto.

AN