BIG Kampanyekan Tolak Gratifikasi

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Badan Informasi Geospasial (BIG) mengkampanyekan tolak gratifikasi bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan BIG.

Ini dilakukan sebagai instansi pemerintah yang bersih dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai kemandirian geospasial untuk kedaulatan bangsa.

Inspektur BIG Sugeng Prihadi mengatakan pihaknya mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal mengendalikan dan menolak gratifikasi. 

Dukungan ini diwujudkan dengan melaksanakan berbagai kegiatan, seperti penandatangan pernyataan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi pada tanggal 12 November 2015, dan membentuk unit pengendalian gratifikasi (UPG) melalui Keputusan Kepala BIG nomor 1.1 tahun 2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BIG.

“Kami mengundang pihak KPK untuk berorasi dan menjelaskan kepada pegawai disini mengenai bahaya korupsi dan gratifikasi,” ujar Sugeng kepada Kanalindonesia.com pada acara Funwalk dan Publicly Champaign Pengendalian Gratifikasi di Lapangan BIG, Cibinong, Bogor, Jumat (13/10/2017).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 bahwa Gratifikasi merupakan salah satu dari 7 kelompok tindak pidana korupsi. Setiap gratifikasi kepada PNS atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ancaman hukuman bagi penerima gratifikasi tidak main-main yakni pidana penjara 4 – 20 tahun dengan denda sebesar Rp 200juta hingga Rp 1 miliar.

“Selain dipecat dari pekerjaan, efek sosial lebih buruk yakni malu dengan saudara, kekuarga, relasi  dan tetangga. Anak juga akan kena dampak psikologis karena orangtuanya ditangkap KPK karena korupsi atau menerima gratifikasi,” ungkap Sugeng.

Melalui tema ‘No Gratificatiin’, Sugeng berharap agar tidak ada insan di BIG menerima gratifikasi, sehingga menyebabkan seorang pegawai melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

‘Kami berkomitmen untuk menolak gratifikasi dan juga warning bagi seluruh jajaran pimpinan dan kewajiban di BIG bahwa gratifikasi harus ditolak. Bila ada pimpinan dan pegawai BIG kena operasi tangkap tangan KPK, kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK,” tutur Sugeng.(fatih)