Kejari Pacitan Lakukan Eksekusi Delapan Mantan Anggota Dewan Priode 1999-2004

KANALINDONESIA.COM, PACITAN: Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan eksekusi 8 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 yang tersandung kasus Dana Bantuan Jasa Kerja dewan yang belum menjalani putusan pengadilan, Selasa (31/10/2017).

Delapan mantan anggota dewan yang dieksekusi hari ini yakni Nd, Sgj, Alf, Lkm, Sht, As, Dj, Hs.

Pelaksanaan eksekusi delapan mantan anggota dewan tersebut dilakukan oleh pihak Kejari, menyusul turunnya salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, nomor : 78.PK/PID.SUS/2013.

Dari 8 mantan anggota dewan tersebut juga sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun Mahkamah Agung ( MA) tetap menolak dan bersikukuh untuk mengeluarkan surat putusan eksekusi yang ditujukan ke Pengadilan Negeri (PN) dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan.

”Untuk eksekusi hari ini ada 8 mantan dewan, ini hal yang biasa karena kita harus menjalani perintah saja, sedangkan pihak Kejari sebelumnya sudah melayangkan surat panggilan ke 8 terpidana namun tidak memenuhi panggilan dan saat ini masih menunggu kedatangannya, jika hari ini tidak memenuhi panggilan kami, maka eksekusi akan kita lakukan sesuai dengan surat perintah MA,” jelas Marvelous, Kasipidsus Kejari Pacitan.

Marvelous menambahkan, pihak Kejari sudah melakukan eksekusi ke rumah 8 mantan dewan tersebut, namun ada beberapa orang tidak ada dirumah dan sebagian lagi akan datang sendiri ke Kejaksaan. Sampai sore ini yang koperatif memenuhi panggilan hanya 2 orang saja. Sedangkan yang 6 orang belum memenuhi panggilan,  jika dalam 1 X 24 jam tidak datang, maka pihak Kejaksaan Negeri Pacitan akan menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang ( DPO ) ,” Tambah Marvelous.

Saat ditemui awak media, Saptono, yang juga mantan anggota dewan periode 1999-2004 menegaskan,” dengan terjadinya peristiwa hukum yang menimpa 2 kelompok temen-temen, kami merasa prihatin bahwa keputusan hukum itu tidak adil. Padahal saya pribadi bersama temen-temen lain sudah dinyatakan bebas oleh Makamah Agung ( MA ) dan sudah mempunyai Yuridisprodensif kekuatan hukum tetap, yang lebih lagi, kita diperlakukan tidak adil, seperti halnya terkait dengan denda yang sudah kita bayar dan hukuman sudah kita lakukan ,begitu juga dengan dengan pemulihan nama baik juga tidak sesuai yang kami rasakan,” ujarnya.

Dikatakanya,”selain itu, ada beberapa teman kita yang tidak melakukan upaya hukum Penijauan Kembali (PK), akan tetapi mereka juga bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Sedangkan yang kloter ini kok dinyatakan bersalah, padahal mereka anggota biasa dan tidak tahu menahu asal uang APBD dari mana,” ulasnya.

Ditambahkanya,”saya berharap delapan temen kita ini jangan sampai diperlakukan seperti orang yang bersalah,” harap Saptono. (Bc)