Gakumdu Permudah Jalannya Pilgub Jateng

KANALINDONESIA.COM, KENDAL: Dalam menghadapi Pilgub Jateng 2018, Panwas, Kepolisian dan  Kejaksaan akan segera membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 
Dikatakan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Edi  Budiono disela Rapat Koordinasi Masalah Aktual yang digelar Kantor Kesbangpol di Pendopo Agung Kabupaten Kendal. 
 
“Gakumdu dibentuk untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum Pilkada akan dikenakan ancaman pidana. Termasuk jika ditemukan adanya praktik politik uang. Tugas Sentra Gakkumdu adalah untuk mengusut pidana politik uang,”ucap Edi Budiono saat acara di Pendopo Kendal. 
 
Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan akan melakukan koordinasi disetiap tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini Panwas yang bertugas melalukan pengawasan apa yang terjadi dilapangan dan melaporkan dan mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
 
“Jika ada laporan tentang pelanggaran hukum Pilkada, Panwas akan mengumpulkan alat bukti sebelum nanti diserahkan kepada penyidik di kepolisian. Hal ini harus cepat dan akurat karena proses persidangan harus diputus secara cepat dan proposional,” tuturnya.
 
Gakkumdu nantinya akan memantau dan memproses perkara pidana pelanggaran pada Pilkada.
“Dari laporan Panwas, kami menganalisa dan bisa ditindaklanjuti berdasarkan alat-bukti beaerta keterangan saksi,” ungkapnya. 
 
Ketua Panwas Kendal, Ubaidillah menjelaskan, Gakumdu akan saling memperkuat. Kewenangan Panwas yang terbatas dapat diperkuat kepolisian dan kejaksaan. Panwas dengan mekanisme satu atap juga berwenang melakukan penindakan pidana.
 
“Tujuannya agar aturan Pemilu ini sama-sama ditaati bersama,” tegasnya.
 
Panwas memastikan, akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak sampai melakukan pelanggaran hukum. Terutama politik uang atau pelanggaran lainnya.
 
“Jika ditemukan adanya politik uang, panwas akan mencatat, foto dan pengumpulan barang bukti lainnya sebagai bahan tindak lanjut untuk dilaporkan ke kepolisian,” katanya.(eko)