Dibatalkan, Proyek Gedung DPRD Jilid II

Sekda Madiun MaidiKANALINDONESIA.COM :Anggaran kelanjutan proyek Gedung DPRD Kota Madiun jilid II disiapkan, akhirnya dibatalkan. Keputusan untuk tidak melanjutkan proyek, karena saat ini masih dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Atas pertimbangan itu, Pemkot Madiun akhirnya membatalkan kelanjutkan proyek terlanjur disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

“Pemkot Madiun telah menyiapkan anggaran proyek Gedung DPRD Jilid II dari APBD murni Tahun Anggaran (TA)2016 sebesar Rp 20 miliar. Karena proyek itu disidik Kejati Jatim, sudah ada ditetapkan tersangka. Maka, pembangunan (jilid II) harus menunggu kasus itu inkrah atau keputusan hukum tetap,” ujar Sekda Kota Madiun Maidi, Selasa (9/8).

Menurutnya anggaran itu dipakai untuk sejumlah item pekerjaan belum tercover di proyek pembangunan Gedung DPRD jilid I. Garapan perlu diselesaikan seperti item pekerjaan kawasan paving dan aspal, parker, taman, pagar keliling, pos jaga, press room, mushola, kantin, power house listrik genset, hidran hingga selasar penghubung bangunan dari paripurna ke komisi.

Baca:  POSPERA Lamongan: Kemenangan Jokowi – Ma’ruf Adalah Kemenangan Rakyat

Namun pada kenyataannya, PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) Surabaya mengerjakan proyek Jilid I di blacklist Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) per 5 Maret 2016 lalu, karena tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaan, meski dapat perpanjangan waktu selama 50 hari. Seharusnya, rekanan masih mengerjakan item kawasan urug, pondasi, gedung paripurna, gedung komisi, gedung fraksi dan gedung sekertariat.

“Saat ini pekerjaan belum diselesaikan PT AJP meliputi item keramik, kaca, plafon, pengecatan dinding dan juga pembersihan kawasan. Kami sementara ini memang tidak bisa membangun kekurangan proyek itu. Kami hanya bisa menunggu hingga proses hukum selesai dan ada kekuatan hukum tetap,” tandasnya.

Lantaran merasa kecewa perusahaanya di blacklist, Direktur PT AJP Hedi Karnomo, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Kejati Jatim dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Ini karena Hedi beralasan bahwa dirinya hanya menjadi korban saat dirinya meminjamkan bendera. Kejati pun akhirnya menurunkan tim dan hingga kini telah menetapkan delapan orang tersangka.

Baca:  Warga Dusun Pawang Karya Akhirnya Bisa Nikmati Air

Delapan orang tersangka, yakni Sekwan DPRD Kota Madiun yang berangkap sebagai Pengguna Anggaran Agus Sugijanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT. Parigraha Konsultan, Sumanto, staf PT. Parigraha Konsultan Iwan Suwasana, Kontraktor Aditya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Widi Santoso, Direktur PT. AJP Hedi Karnomo, Kontraktor Sonhaji dan Kontraktor Kaiseng.

Bahkan, Hedi Karnomo juga menempuh jalur hukum perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun. Sampai saat ini proses sidang perdata masih berlangsung dalam tahap tambahan bukti, sidang ini diperkirakan putusan membutuhkan waktu lama.

as