Besaran UMK di Jombang, Masih Diusulkan Oleh Disnaker

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 di Kabupaten Jombang Jawa Timur, belum ditetapkan dan masih dalam pengajuan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Jawa Timur, ke Gubernur Jawa Timur.

Hal ini dikarenakan, sebelum melakukan penentuan UMK pihak Disanaker harus menggelar rapat terlebih dahulu, termasuk melakukan rapat dengan para perwakilan serikat buruh, pengusaha, pemerintah kabupaten serta dari pihak akademisi.

“Semoga pada 8 November nanti kita bisa kirim usulan ke provinsi,” kata Heru Widjajanto selaku Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Jumat 3 November 2017.

Masih menurut penjelasan Heru, sejauh ini pihaknya sekedar menggelar rapat pertama dengan Dewan pengupahan untuk menentukan besaran UMK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Pada perencanaan usulan, UMK Jombang akan mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp2.082.730 menjadi Rp2.264.000. Namun, jumlah tersebut masih belum pasti. Kita tunggu saja hasil rapat selanjutanya,” ungkapnya.

Menurut Heru, faktor utama kenaikan UMK Jombang adalah adanya inflasi dan faktor pertumbuhan ekonomi. Namun semua itu haruslah sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015, yang mengatur upah.” Jika nantinya usulan UMK disetujui oleh Gubernur, maka secepatnya akan disosialisasikan ke setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang,” pungkas Heru.

Sementara itu Mardi (26), seorang pekerja di salah satu perusahaan di Jombang, berharap bahwa tahun depan pihaknya bisa mendapatkan upah yang lebih layak, meski sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.” Ya harapannya ada kenaikan upah yang lebih layak mas, kan saya ini juga mempunyai tanggungan anak dan istri,” tukas Mardi.(elo)