Asrul Sani : Inisiator RUU Kamnas Harusnya Kemenhan

ASRUL SANIKANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan seharusnya yang menjadi inisiator RUU Kamnas (Keamanan Nasional) adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan bukannya DPR RI. Tidak boleh seperti UU Tax Amnesty (pengampunan pajak), karena yang berkepentingan adalah pemerintah. TapiI, kalau RUU Kamnas ini dibutuhkan, maka harus disosialisasikan secara luas dan konsultasi dengan masyarakat seluruh Indonesia.

“Seharusnya Kemenhan RI datang ke Kemenkum dan HAM, dan bukannya mendatangi DPR RI. Juga tidak tepat kalau DPR langsung merespon RUU Kamnas ini dengan akan langsung memasukkan ke Prolegnas 2016. Sebab, 40 RUU yang menjadi tugas DPR RI saja baru sekitar 10 RUU yang dibahas. Belum lagi KUHP yang rumit, mau ditambah RUU Kamnas,” tegas Sekjen DPP PPP itu dalam forum legislasi ‘RUU Kamnas’ bersama Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana, dan Direktur Imparsial Al A’raf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Selain itu dari sisi penjadwalan menurut Arsul, memang tidak memungkinkan, dan kalau dipaksakan akan menjadikan DPR RI dipersepsi pers tidak produktif. “Jadi, RUU Kamnas ini ada persoalan prosedural dan subtstansial. Saya juga khawatir munculnya RUU Kamnas ini karena Polri saat ini dipersepsi sangat berkuasa, yang melebihi di era Orde Baru. Tapi, kalau TNI masuk wilayah keamanan, maka harus amandemen UUD 1945 Pasal 30 terkait polisi untuk keamanan, dan TNI untuk pertahanan negara,” ujarnya.

Baca:  Presiden Jokowi Lantik Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau

Sejauh itu kata Arsul, RUU Kamnas ini seperti gadis cantik dan seksi. Yaitu banyak yang menyintai dan juga ada yang membenci. Pernah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kalau akan dilanjutkan pembahasannya, maka harus sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat luas.

“Apalagi RUU Kamnas ini tiba-tiba muncul di tengah pembahasan RUU Terorisme. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum pertahanan dan keamanan, melainkan juga perbantuan TNI dalam tindak pidana terorisme. Tapi, TNI meminta tindak pidana-nya dihilangkan, itu artinya keterlibatan TNI akan lebih luas ke dalam keamanan nasional, yang selama ini menjadi kewenangan Polri,” ungkap Arsul.

Widodo mengakui jika secara substansi RUU Kamnas ini sempat mengundang isu-isu negatif, sehingga harus disikapi secara sungguh-sungguh agar pemerintah responsive terhadap tuntutan masyarakat. “Tak boleh ada UU yang dibahas secara diam-diam. Sehingga pembahasannya harus memenuhi dua aspek; yaitu prosedural, dan substansial sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan No.11 tahun 2012,” tambahnya.

Baca:  Bakamla RI Tangkap 4 Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna

Menurut Widodo, RUU Kamnas ini harus dibentuk, namun harus dilakukan singkronisasi terlebih dahulu dan jangan sampai ada perampasan-perampasan hak-hak rakyat, dan tidak kembali ke era represif. “Saya yakin pemerintah komitmen untuk tidak kembali ke era represif,” jelasnya.

Al A’raf menegaskan jika pemerintah dan DPR RI paham jika bukan saja masalah substansi, tapi urgensinya untuk apa dan kepentingannya apa dengan RUU Kamnas ini belum terjawab oleh Kemenhan RI. “Kalau mengatur relasi antara TNI dan Polri terkait ancaman terorisme, maka TNI bisa dilibatkan melalui UU TNI No.23/1959 Pasal 7 (3), sudah mengatur keterlibatan TNI. Kalau tak cukup maka dengan UU Kedaruratan. Itu yang harus direvisi. Jadi, tata atur keamanan negara sudah selesai,” katanya.

Baca:  Menpora Apresiasi Chris John Indonesia Boxing Championship Beri Motivasi Petinju Tanah Air

Selain itu ada UU No.34/2004 tentang pemisahan TNI dan Polri dan UU No.22 tentang intelejen negara. “UU Keamanan Amerika Serikat pun untuk ancaman Pearharbour, Korea Selatan untuk hadapi Korea Utara dan lain-lain. Untuk itu dengan RUU Kamnas ini pemerintah jangan hidupkan lagi UU represif,” jelas Al A’raf.

Dikatakan, jika di semua negara UU Kamnas itu untuk perang. Sedangkan pelibatan TNI dalam masalah keamanan bisa dilakukan jika semua institusi negara terkait tidak mampu lagi mengatasi keamanan. “Itu juga sudag diatur dalam TAP MPR No.7 tahun 2000 sebagai koreksi terhadap TNI. UU No.3 tahun 2002 pun telah menyebutkan dibentuknya Dewan Pertahanan Kemanan Nasional, yang sampai hari ini belum dilakukan. Padahal, kalau ada Wantamnas ini terbentuk tidak perlu lagi Wantimpres,” pungkasnya.

zal