Digeruduk Pemohon E-KTP, Dispendukcapil Keluhkan Blanko E-KTP Terlambat Dan Jaringan Server Lemot

matrial blangko e-KTP dipendukcapil Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Padatnya antrian pemohon E-KTP yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, membuat resah sejumlah para pemohon kartu E-KTP. ” iya mas, kalau mau ngurus E-KTP harus antri dan berdesakan,” ungkap Agus, salah satu pemohon E-KTP, Rabu 8 November 2017.

Adanya keterlambatan ini memang diakui oleh, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jombang Achmad Sjarifudin, menurutnya peristiwa adanya keterlambatan matrial blangko E-KTP, dan adanya gangguan sistem jaringan dari pusat, membuat sejumlah pemohon merasa tidak nyaman.”Memang ada ketidaknyamanan ketika terjadi keterlambatan,” ujar Sjarifudin.

Namun selain adanya permasalahan tersebut, tampaknya kualitas matrial yang buruk material blanko produksi baru ini turut menyebabkan lamanya pencetakan E-KTP, sebab sering terjadi gagal cetak, dan salah satu indikatornya penyebabnya yakni, buruknya kualitas pada fisik dan chip blanko.

“ perlu diketahui jika ada kendala juga saat melakukan pencetakan. Untuk satu nama pemohon KTP saja bisa mengulang 3 hingga 4 kali. Ini karena fisik blanko yang lebih buruk dibanding yang dulu,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut pejabat yang akrab disapa Bobby ini kendala lain yang sering dijumpai petugas yakni setelah berhasil cetak, lalu gagal aktivasi.“Yang juga memprihatinkan juga chip blanko. Sering setelah berhasil cetak, ternyata aktivasi gagal. Tentu ini membuang waktu,” tegasnya.

Perbandingan blanko E-KTP yang rusak dan blanko yang berhasil dicetak, menurut Bobby dari kiriman per 10.000 blanko, kerusakan antara 1.000 – 2.000 blanko. “Yang terakhir malah ada sekitar 2.300 blanko yang rusak. Memang kualitasnya kurang bagus,” paparnya.

Saat didinggung, terkait blangko yang rusak kondisinya, akan dilakukan tindakan apa oleh Dispendukcapil, menurut Bobby meski dalam kondisi rusak, karena balnko tersebut termasuk barang milik negara yang harus dipertanggungjawabkan sehingga, pihaknya mengembalikan blanko tersebut, ke pemerintah pusat.

“Blanko tidak boleh dibuang. Ini tetap barang milik negara sehingga kita kembalikan disertai dengan ‘Berita Acara Pengembalian Blanko Rusak’,” tandasnya.

Lanjut Bobby, pihaknya memastikan dari segi sarana pra sarana di daerah tidak ada kendala. Saat ini Disepndukcapil mengoperasikan 8 alat cetak ditambah 3 alat cetak cadangan. Dalam waktu normal, satu kali proses cetak satu pemohon hanya membutukan waktu sekitar 5 menit.

“Nah kalau rusak bisa lebih dari 15 menit memproses satu nama pemohon. Padahal sehari ada 500-1.000  orang yang dilayani. Kami juga jemput bola ke desa-desa sesuai jadwal yang ditentukan,” pungkasnya.(elo)