Usai Laporkan Kades Kedungturi Ke Polisi, Warga Ajukan Hearing ke Dewan

suasana hearing warga Desa Kedungturi, Kades, Camat, dan Komisi A DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Usai melaporkan ke Polres Jombang, atas tindakan yang dilakukan Sucipto selaku Kepala Desa (Kades) Kedungturi, Kecamatan Gudo, Jombang Jawa Timur yang diduga melakukan penggalian ilegal dan menjual matrial tanah hasil galian ilegal, ke luar Desa. Puluhan warga desa setempat menggruduk kantor Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, untuk meminta agar kasus hukum yang ditangani Polisi, bisa terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan salah satu warga menilai bahwa ada alur hukum yang sengaja dibelokkan.“Titik masalah itu bukan legalitas galian, yang kita permasalahkan yaitu kenapa Kades menjual tanah uruk milik desa ke orang lain. Tadi anggota dewan lebih banyak bahas boleh dan tidaknya melakukan galian,” kata Setyoko (57) warga desa setempat, Kamis 9 November 2017.

Bukan hanya itu warga juga merasa dibohongi oleh Kades setempat, terkait aliran uang hasil penjualan tanah urug hasil dari penggalian tanah aset Desa tersebut. ” uang hasil penjualan tanah uruk itu masuk kantong pribadi, kita berharap kades diproses secara hukum,” tegasnya.

Hearing ini juga mendatangkan Camat Gudo, Kepala Desa Kedungturi, serta beberapa Perangkat Desa Kedungturi. Suasana hearing sempat memanas saat salah satu warga memukul meja. Hal ini dikarenakan warga menilai bahwa perkataan yang dilontarkan oleh Camat, lebih menguntungkan pihak Kades.” anggota dewan tidak bisa memaksa Kades bicara. Apa lagi waktu kita juga dibatasi,” keluh Setyoko.

Merasa tidak mendapatkan keadilan, warga mengancam akan mendatangkan masa lebih banyak untuk mendorong agar Kades Kedungturi diproses secara hukum, atas perbuatan yang dilakukannya.” Kita siap demo kalau wakil rakyat tidak bisa memberikan solusi,” ungkap Setyoko.

Warga mengklaim bahwa sudah memiliki bukti yang konkrit atas dugaan menjual tanah urug hasil galian ilegal yang di jual ke luar Desa.”Masyarakat hanya minta Kades di proses secara hukum dengan seadil-adilnya. Kita hanya minta itu. Kita punya bukti kuat pelanggaran penjualan tanah yang dilakukan kades. Kita ada fotonya, kita ke TKP, tanya sopir truk pengangkut uruk. Semua buktinya kita bawa,” tandasnya.

Sementara itu Cakup selaku Ketua Komisi A DPRD Jombang, menuturkan bahwa pihaknya hanya bisa memfasilitasi, dan tentang hasil dari hearing nantinya akan diserahkan ke pimpinan Dewan, untuk dilakukan tindak lanjut.”Kita bukan lembaga peradilan, kita hanya merekomendasi ke pimpinan. Selanjutnya terserah pimpinan mau melanjutkan ke bupati atau polres,” terangnya.

Saat disinggung apa hasil kesimpulan dari hearing yang dilakukan warga Kedungturi tersebut, politisi asal PDIP ini mengatakan bahwa setelah mendengar penjelasan Camat, tidak ada unsur kerugian dari pihak Desa, dan aliran uang penjualan tanah urug juga dibuat untuk pembangunan Desa.

“Mendengarkan laporan dari Camat dan Kades tadi, penggalian tanah uruk tersebut sudah berdasarkan hasil rembug Desa. Jika hal ini benar seperti itu, maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan Kades,” ungkapnya.

Lanjut Cakup, untuk itu pihaknya berharap agar pemasalahan ini bisa diselesaikan dalam musyawarah di tingkat Desa.

Ketika ditemui sejumlah wartawan, Kades Sucipto memilih untuk tidak memberikan komentar, dan memilih untuk menghindar dari wartawan. “No coment, saya no coment,” pungkasnya.(elo)