Pilkada Jombang Memanas, Paripurna Pembahasan R-APBD Jombang 2018 Banyak Kursi Kosong

sejumlah kursi anggota Dewan DPRD Jombang yang tampak kosong

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jombang pada 2018 nanti, nampaknya suhu politik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai memanas, hal ini tampak dalam suasana rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018. Tampak sejumlah kursi anggota Dewan kosong.

“ yang jelas ada beberapa teman-teman yang ijin melalui telephone karena punya acara, dan saya tidak tahu persoalannya apa,” kata Joko Triono selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, saat ditemui sejumlah wartawan pada hari Jumat, 10 November 2017, usai rapat paripurna.

Masih menurut Joko, suasana ini memang tidak seperti biasanya, dalam rapat-rapat paripurna sebelumnya jumlah anggota Dewan yang hadir cukup banyak dan memenuhi kuorum.” Biasanya tidak seperti ini, saya sendiri juga kaget, biasanya angka kuorumnya cukup tinggi 43 sampai 46. Makanya kali ini saya kaget kok banyak yang tidak hadir,” ujar Joko.

Agenda rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB, harus molor 2 jam untuk menunggu kedatangan sejumlah anggota Dewan, agar rapat tersebut bisa kuorum. “ untung masih kuorum, karena kuorum kita dari dua pertiga ya 33 dan tadi yang hadir 34 jadi ya kuorum dan rapatnya bisa di lanjut,” ungkap Joko.

Saat didinggung mengenai adanya ketidak sepahaman sejumlah anggota Dewan dengan materi pembahasan rapat, Joko menegaskan jika memang tidak sepakat seharusnya anggota Dewan tetap masuk dan mereka bisa walkout (WO). “ kalau mungkin penyebabnya materi pembahasan, caranya tidak seperti itu, mereka hadir dulu, kemudian dia intrupsi dan mereka walkout. Itu kan sesuai dengan tatipnya. Justru dengan cara ini mereka sangat beresiko akan dikenakan sanksi,” tegas Joko.

Lanjut Joko, pihaknya mengaku bahwa saat ini menjelang pilkada dan bisa jadi ini penyebab utama ketidak hadiran beberapa anggota Dewan. “sekarang sudah dekat dengan pilkada dan situasi sudah memanas. Karena baru kali ini ada banyak anggota Dewan yang tidak hadir, mengingat pilkada nanti kan ada perbedaan kepentingan,” paparnya.

Bahkan jika nanti sejumlah anggota Dewan tersebut secara berturut-turut tidak hadir dalam rapat Dewan selanjutnya, maka mereka akan terancam dikenakan sanksi, baik sanksi ringan maupun berat.”kalau tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa keterangan ya nanti tentunya akan kita proses. Bisa kita kenakan sanksi mulai dari sanksi tidak boleh ikut kunjungan, bahkan sanksi terberatnya akan kita pecat kalau memang ada unsure kesengajaan untuk ketidak hadirannya,” pungkas Joko.

Sementara itu sekretaris DPRD Jombang Pinto Widiarto menyampaikan di forum jika ada empat anggota DPRD Fraksi PPP absen. Dua anggota Gerindra, lima anggota Demokrat, dua anggota dari Hanura dan dua anggota dari partai politik lainnya.

“Dari jumlah 49 anggota DPRD, sebanyak 34 yang menandatangani daftar hadir dan 15 tidak menandatangani daftar hadir,” tandasnya.

Sedangkam dari pantauan dilokasi rapat paripurna, beberapa anggota Dewan yang hadir, berasal dari partai yang merupakan anggota koalisi gemuk petahana. Bahkan ada anggota Dewan yang hadir namun tidak menandatangani daftar hadir.(elo)