Tuntut Keadilan Hak Politik, Tim Sukses Calon Independen Minta KPU Lebih Gencar Sosialisasi

suasana audensi tim sukses calon indpendent dengan KPU

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Anggota tim sukses bakal calon bupati (balon) jalur perseorangan Abdul Khodir mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Jombang, pada hari Rabu 15 November 2017. hal ini dikarenakan KPU dianggap minim melakukan sosialisasi, khususnya untuk sistem informasi pencalonan (Silon) calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 nanti.

” kami mempertanyakan tentang tahapan untuk jakur independent, karena kami menilai lemahnya sosialisasi oleh KPU, karena masyarakat masih tidak mengetahui terkait informasi mengenai jalur independent,” kata Heru selaku tim sukses dari H. Abdul Khodir calon Bupati Jombang jalur independent.

Dari pantauan dilokasi, selain membahas minimnya sosialisiasi, salah satu materi lain yang sempat dibahas yakni terkait mepetnya waktu untuk pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat untuk maju jalur independen. Minimnya sosialisasi terkait jalur independen membuat pihaknya kesulitan mengumpulkan KTP, pasalnya sejumlah masyarakat masih belum tahu informasi mengenai jalur independent.

“kami yang berjalan dilapangan merasa tidak mempunyai perlindungan hukum untuk melakukan pengumpulan KTP yang merupakan syarat wajib jalur independent. Jika memang sosialisi pihak KPU masif dilakukan pasti masyarakat dengan sendirinya mengetahui bahwa dalam Pilkada ada calon independent, dengan syarat didukung 75 ribu orang yang dibuktikan dengan adanya data KTP sejumlah 75 ribu, tentu hal ini akan memudahkan kami,” ujar Heru.

Saat disinggung, terkait jumlah KTP yang dikumpulkan oleh tim Abdul Khodir, pihaknya mengatakan bahwa saat ini sudah hampir 50 persen.” sejauh ini persiapan data KTP yang sudah terkumpul sudah 50%, dan proses ini masih akan memakan waktu untuk mendatangi orang dan meyakinkan bahwa mereka mau memberikan KTP untuk pencalonan jalur independent, karena tidak ada dasar hukum yang melindungi kami ketika melakukan penggalangan KTP, sehingga kami kesulitan dilapangan untuk melakukan penggalangan KTP,” ungkap Heru.

Masih menurut Heru, syarat mutlak untuk dapat menjadi peserta dalam pilbup yakni calon independen harus mengantongi minimal 75 ribu dukungan ketika dibandingkan dengan waktu tahapan yang diberikan oleh pihak KPU mulai tanggal 24-29 November, membuat pihak kami merasa berat, dan tidak berkeadilan.

“Secara riil proses pengumpulan KTP akan sangat berat dengan jeda waktu yang sangat mepet tersebut. Apalagi entri data kan dimulai tanggal 24 – 29 November sudah harus tuntas dan data masuk dalam Silon,” tukasnya.

Sementara itu, Dja’far, salah satu Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis, mengelak jika dikatakan minim sosialisasi. Justru menurutnya tim sukses bakal calon Abdul Khodir seharusnya sudah tahu ataupun berkonsultasi ke KPU. “Kami setiap keliling ke kecamatan selalu mensosialisasikan tahapan-tahapan pilbup termasuk jalur independen,” tegasnya.

Lanjut Dja’far, tim sukses seharusnya melakukan sejumlah persiapan jika memutuskan memilih jalur independen termasuk langkah pengumpulan KTP dukungan. “Soal waktu mepet untuk mengumpulkan KTP dukungan di luar kuasa kami,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun redaksi, syarat pencalonan jalur perseorangan pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Jombang yang ingin mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang melalui jalur perseorangan harus mengantongi minimal 74.383 dukungan dan tersebar di 11 kecamatan dari total 21 kecamatan di Jombang.(elo)