Antrian Pemohon e-KTP Membludak, Bupati Jombang Tuding Warga Tidak Tertib

Bupati Jombang Nyono Suherli saat ditemui sejumlah wartawan di kantor Dispendukcapil Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Nyono Suherli Wihandoko, selaku Bupati Jombang menilai bahwa membludaknya antrian pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang Jawa Timur, merupakan sikap warga yang tidak tertib dengan, sejumlah mekanisme dan prosedur pelayanan yang diberlakukan oleh Dispendudkcapil, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari Kamis 16 November 2017.

“ setiap harinya Dispendukcapil mengundang 500 undangan untuk mendapat pelayanan e-KTP, namun beberapa warga ada yang datang dengan tidak membawa undangan dan memaksakan untuk dilayani, ini karena tidak tertibnya suadar-saudara kita,” kata Nyono saat ditemui sejumlah wartawan di Dispendukcapil.

Masih menurut penjelasan Nyono, meski tidak membawa undangan Dispendukcapil juga tetap memberikan pelayanan, namun semua itu masih ada keterbatasan. “ untuk yang tidak membawa undangan kita tetap siapkan jalur non undangan dengan batas blanko sejumlah 300, padahal setiap harinya ada hampir 2 ribu orang yang mengantri di Dispendukcapil,” ungkap Nyono.

Lanjut Nyono, jika memang semua warga masyarakat Jombang bisa tertib dan tunduk pada aturan yang berlaku, maka semua pemohon e-KPT akan bisa terlayani.” Kalau masyarakat yang tidak dapat undangan tidak datang, mestinya ya harus tidak datang, ini nanti bisa tertib,” ujar Noyono.

Bahkan Nyono menilai banyak masyarakat Jombang yang tidak paham mengenai prosedur dan mekanisme pengurusan e-KTP di Dispendukcapil, untuk itu pihaknya akan meminta Camat dan Kepala Desa untuk memberikan sosialisasi pada warga, khususnya pemahaman untuk warganya yang ingin mendapatkan e-KTP.” Ketika masyarakat paham, pasti kondisi di sini akan tertib, kalau undangan 500 ya yang datang ya 500,” tegas Nyono.

Mengingat kondisi di Dispendukcapil yang sangat padat dan berdesakan karena ada 2 ribu lebih warga yang meminta untuk dilayani, dan hal ini sangat rentan sekali memunculkan calo-calo, bagi warga yang tidak mau mengantri, Bupati Nyono menegaskan bahwa hal itu tidak benar, dan tidak ada pihak ketiga yang menjadi penyalur jasa pengurusan e-KTP.” Itu tidak benar, kalau ada yang menemukan ada makelar atau calo silahkan lapor, dan kita meminta tim saber pungli untuk memberantasnya,” tukasnya.(elo)