Jelang Penetapan Upah, Buruh Di Jombang Turun Jalan

anggota serikat buruh GSBI Jombang saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Disnaker Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), oleh Gubernur Jawa Timur, puluhan anggota serikat buruh dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Jombang melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Sembari membentangkan spanduk yang berisi tuntutan, agar pemerintah mencabut PP Nomer 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“kami dari GSBI di seluruh Indonesia, menolak penerapan PP 78 tentang pengupahan yang diputuskan Presiden Joko Widodo, karena di sini ada pembatasan secara riil oleh pemerintah kepada buruh, dan akan berdampak ketimpangan pada perekonomian Indonesia kedepannya,” kata Heru Sandy, selaku koordinator aksi dari GSBI, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Kamis 16 November 2017.

Lanjut Heru, jika pemerintah memberikan gaji buruh yang layak, maka pemasukan negara dari sektor pajak akan makin menunjang dari pembayaran pajak para buruh. “dengan adanya PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan secara tidak langsung memiskinkan kaum buruh, termasuk mengurangi pemasukan negara dari segi pajak penghasilan buruh,” ungkap Heru.

Masih menurut Heru, pihaknya beserta serikat buruh di Jombang, juga menolak Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur (Jatim) Nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, menolak Perda Jombang Nomor 13 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan.  “kita juga menuntut pada pemerintah untuk dihapusnya sistem kerja kontrak dan meminta jaminan kebebasan berserikat sejati,” tegas Heru.

Saat disinggung persoalan kurang berminatnya investor masuk ke wilayah Jombang, karena faktor tingginya UMK yang tiap tahun disuarakan buruh untuk dinaikkan, pihaknya membantah jika tingginya upah buruh menjadi faktor penyebab tidak berminatnya investor yang masuk Kabupaten Jombang, namun pihaknya berdalih bahwa ada faktor lain sebagai penyebabnya.

“ini adalah dampak dari penerapan PP 78 yang diterapkan pemerintah, karena disini terjadi ketidak merataan sektor pembangunan dimana daerah ring 1 pasti yang akan menjadi pusat para pencari kerja untuk mencari kerja karena daerah tersebut memiliki UMK yang tinggi dibanding daerah lainnya, ini kan ada ketimpangan” ujarnya.

Imbuh Heru, pihaknya menilai bahwa cek off sistem yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Jombang, bisa mematikan serikat buruh.” kerjasama yang baik antara pihak serikat dengan perusahaan sudah kita lakukan selama ini, terbukti dengan selang waktu satu tahun ini kita tidak merong-rong perusahaan dan semua kegiatan kita selalu terkordinasi dengan pihak perusahaan, tapi apa yang dilakukan perusahaan justru malah memperlakukan kita secara tidak adil,” tukasnya.

Sementara itu Heru Widjajanto selaku Kepala Disnaker Jombang menjelaskan, pada prinsipnya, pihaknya sepakat dengan dua hal tuntutan yang di sampaikan oleh para buruh, dan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan perusahaan.

“PP No 78 ini juga menimbulkan permasalahan. Bagi kami, terkait dengan sistem penetapan UMK itu berdasarkan UMK tahun berjalan hanya di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu yang terjadi, daerah yang sudah tinggi UMK nya akan semakin tinggi, yang rendah akan makin jauh jaraknya dengan daerah yang tinggi. Dan untuk tuntutan soal hubungan perusahaan dan serikat secepatnya kita akan lakukan mediasi antara perusahaan dan pihak serikat,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun redaksi, setelah melakukan orasi dan ditemui oleh Kepala Disnaker Jombang, masa buruh bergerak menuju gedung DPRD Jombang, dengan mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian dari Polres Jombang.(elo)