Mendagri Kritik Pejabat Daerah Yang Sering ke Luar Negeri

KANALINDONESIA.COM, GRESIK: Keberangkatan seluruh pucuk pimpinan teras pemerintah Gresik mulai dari Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup Moh Qosim bersama puluhan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat disaat kondisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) tahun 2017 kritis, sehingga banyak program kerakyatan dipangkas karena terbentur anggaran, Justru pucuk pimpinan Pamerintah Gresik melakukan lawatan ke Malayasia, Jumat (17/11/2017).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Gresik Mulyanto, SH (sekarang Kepala DPM PTSP) saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa lawatan Bupati ke Malaysia untuk memenuhi undangan dari WNI (warga negara Indonesia) atau TKI (tenaga kerja Indonesai) asal Gresik yang ada di sana.

“Jadi ini bukan agenda yang telah diprogramkan, namun memenuhi undangan. Selama di Malaysia, Bupati akan melakukan sejumlah agenda kerja. Di antaranya, bertemu dan melakukan forum dialog dengan masyarakat Kabupaten Gresik yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Asing),” paparnya.

Mulyanto mengaku, bahwa kunjungan Bupati dan pejabat ke Malaysia kali ini tidak dengan dana APBD, melainkan menggunakan dana pribadi.

Lawatan tersebut terkesan janggal pasalnya beberapa tampak sejumlah pejabat turut mendampingi lawatan orang nomor satu di Pemkab Gresik ini. Mereka di antaranya, dari eselon II Sekda Kng Joko Sulistio Hadi, Kadispora Zairuddin, Kepala Pelaksana BPBD Abu Hasan, Kepala Disperta Agus Djoko Waluyo, Kadis Kominfo Budi Rahardjo, Kadis PUPR Bambang Isdianto, Kadinsos Sentot Supriyohadi, Kadis Prindag dan UKM Agus Budiono, Kadisbudpar Mighfar Syukur, Kadis PM PTSP Mulyanto, Kepala Inspektorat Hari Suryono dan puluhan pejabat eselon II.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berang dengan sikap pejabat daerah yang sering meninggalkan wilayah kerjanya.

Seharusnya, kata Tjahjo, mereka memanfaatkan mayoritas waktu untuk membangun daerah, bukan pergi ke luar daerah, atau malah keluar negeri dengan alasan yang dibuat-buat.

Mantan Sekjen PDIP itu sendiri memaklumi jika seorang pejabat daerah mengajukan ijin pergi untuk berobat. Namun yang terjadi malah terkesan memanfaatkan pemakluman itu. Mendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015). seperti dikutip dari Tribunnwes.com (wan)