Antrian Pemohon e-KTP Masih Semrawut, Kepala Dispendukcapil :  Ada Perangkat Desa Berikan Informasi yang Salah

warga saat berebut pelayanan di kantor Dispendukcapil Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Usai dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) oleh Nyono Suherli Wihandoko selaku Bupati Jombang, terkait carut marutnya pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), suasana antrian yang semrawut tetap saja terjadi.

Bahkan dari hasil sidak, Bupati mengaku bahwa terjadinya kesemrawutan di picu oleh sikap warga masyarakat Jombang yang tidak tertib saat melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, maupun pengurusan dokumen kependudukan lainnya di kantor Dispendukcapil.

“ setiap harinya Dispendukcapil mengundang 500 undangan untuk mendapat pelayanan e-KTP, namun beberapa warga ada yang datang dengan tidak membawa undangan dan memaksakan untuk dilayani, ini karena tidak tertibnya suadar-saudara kita,” kata Nyono saat ditemui sejumlah wartawan di Dispendukcapil.

Karena tidak ada upaya perbaikan pelayanan dari pihak pemerintah Jombang di kantor Dispendukcapil, pemandangan yang masih smrawut akibat berdesakan dan saling dorong, antar pemohon untuk mendapatkan nomor antrian masih saja terjadi.

Saat disinggung apa penyebab utama dari fenomena carut marutnya pelayanan di Dispendukcapil tersebut. Kali ini Ach. Sjarifudin selaku Kepala Dispendukcapil atau yang lebih akrab disapa pak Bobi ini berdalih bahwa, ada informasi yang salah, yang diberikan oleh pihak perangkat Desa kepada warga atau pemohon e-KTP.

“ada kesalahan memberi informasi di tingkat Desa, bahwa warga dianjurkan untuk datang pagi-pagi sekali agar kebagian nomor antrian agar bisa dilayani, padahal tidak. Kalau warga yang membawa undangan atau tidak membawa undangan tapi membawa rekom akan tetap kita layani,” ungkap Bobi, pada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin 20 November 2017.

Untuk itu pihaknya akan melakukan peningkatan sosialisasi dari Dispendukcapil kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun ditingkat Desa.” Harus dimaksimalkan lagi sosialisasinya di masyarakat,” tukas Bobi.

Dari data yang dihimpun redaksi, selain adanya informasi yang salah dari perangkat Desa, ternyata minimnya jumlah alat cetak e-KTP di Dispendukcapil juga menjadi penyebab lemotnya pelayanan pemohon e-KTP. Dari 10 alat cetak e-KTP yang dimiliki oleh Dispendukcapil hanya 7 alat yang dioperasikan, dan baru pada tahun 2017 Dispendukcapil diberikan satu alat cetak baru seharga 50 juta yang dibeli melalui PAK tahun ini.(elo)