Bupati Ngawi Segera Tentukan Sikap Atas Desakan Warga Desa Baderan

Bupati Ngawi Budi Kanang Sulistyono ( foto : dik_kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi merespon dengan adanya aksi penyegelan kantor Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, yang terjadi pada pekan ini oleh tokoh masyarakat desa setempat.

Selain itu, tokoh masyarakat bersama Ketua BPD Desa Baderan Djamirin kepada petinggi Ngawi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) mendesak agar segera memperhentikan Suyanto selaku Kepala Desa (Kades) Baderan setelah diduga melakukan tindak korupsi APBDes 2014 lalu.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono usai mengikuti rapat paripurna DPRD kemarin menyatakan, pihaknya tidak perlu waktu lama akan mengambil sikap pasca ruwetnya pemerintahan Desa Baderan.

Baca:  Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Pendaki Gunung Rinjani

Tentu langkah yang diambil salah satunya menghentikan Suyanto selaku Kades setelah ada keputusan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 23 Juni 2016 sekaligus menunjuk Pejabat Sementara (Pjs).

“Iya soal Desa Baderan sudah ada pembahasan terutama langkah kita untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK-red) pemberhentian Kadesnya. Tetapi ada opsi-opsi lain yang patut kita pertimbangkan,” kata Kanang panggilan akrab Bupati Ngawi, Jum’at (12/08/2016).

Kanang pun membenarkan sikap tegas yang bakal diambil tentu juga didasari pada tuntutan warga masyarakat Desa Baderan yang meminta roda pemerintahan desanya berjalan kembali baik pelayanan administrasi maupun lainya. Dia sendiri selaku Bupati Ngawi tidak menginginkan program anggaran pembangunan yang masuk ke desa setempat di tahun ini tidak terserap seperti Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Baca:  KPID Sultra Tegaskan LPB Ilegal

“Kalau kantor desa disegel kan kasihan bagi masyarakat desa itu sendiri. Insyallah secepatnya kita bersama leanding sektor lain akan melakukan pembahasan tentang itu pokoknya yang kita lakukan demi roda pemerintahan Desa Baderan normal kembali,” beber Kanang.

Seperti diketahui kasus dugaan korupsi Suyanto Kades Baderan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya telah di vonis 1 tahun penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Ketut Suarbawa selama 1 tahun enam bulan. Selain itu, hakim juga memiliki penilaian berbeda terhadap nilai kerugian negara yang diakibatkan dari perkara tersebut.

Dalam sidang itu, hakim menyatakan jika kerugian negara dalam perkara tersebut hanya sekitar Rp 44 juta. Nilai kerugian tersebut jauh lebih kecil dari prediksi kerugian yang ditentukan jaksa yakni sebesar Rp 153 juta. Kerugian itu ditimbulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2014.  Menurut hakim kerugian yang muncul dari sisa pembangunan fisik dan tidak dilaporkan sebesar Rp 44 juta. Sedangkan Rp 109 juta sisanya sudah terealisasi dan memiliki bukti fisik bangunan.

Baca:  Karim Nurlette Lambat Sikapi Masalah Pemadaman Lampu di Kecamatan Manipa

(pr)