Dianggap Usir Pemohon e-KTP, Satpol PP dan Kadispendukcapil Kompak Membantah

aparat Satpol PP Kabupaten Jombang saat mengurai antrian yang berjubel di kantor Dispendukcapil

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Adanya keluhan beberapa warga pemohon pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang mengaku kecewa saat diusir oleh aparat Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP), karena tidak membawa rekom dari Kecamatan dan Desa, dibantah oleh petugas dari Satpol PP dan Kepala Dispendukcapil.

Ali Arifin selaku petugas dari Satpol PP Kabupaten Jombang, saat dikonfirmasi terkait adanya pengusiran terhadap sejumlah warga yang menjadi pemohon pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Dispendukcapil, pihaknya membantah jika melakukan pengusiran, menurut Ali, pihaknya hanya melakukan penertiban dengan cara mengelompokkan warga yang menjadi pemohon pelayanan menjadi tiga kelompok.

“tidak ada warga yang kita suruh pulang, kita hanya mengelompokkan pemohon, pertama adalah warga yang mendapatkan undangan dari Dispendukcapil untuk pengurusan e-KTP, kedua warga yang mendapatkan rekom dari Kecamatan dan Desa untuk mengurus keperluan mendadak di Dispendukcapil, dan yang ketiga adalah untuk jalur umum. Kita hanya mejalankan tugas untuk menertibkan,” kata Ali pada sejumlah wartawan, Selasa 21 November 2017.

Lanjut Ali, pihaknya berharap kepada Camat dan Kepala Desa agar selalu meberikan informasi yang tepat pada warganya.” Ya kalau bisa peranan penting pak Camat dan Kades harus sosialisasi dan bilang pada warganya kalau ke sini (red: Dispendukcapil) jangan terlalu pagi agar tidak berjubel,” tegas Ali.

Saat disinggung sampai kapan pihaknya akan melakukan penjagaan untuk menertibkan warga yang menjadi pemohon pelayanan e-KTP, pihaknya mengatakan bahwa tugas untuk menertibkan ini hanya berjalan sementara jika memang pihaknya diperlukan bantuannya oleh Dispendukcapil.

“ ya kita ini polisinya Pemkab, ini sudah menjadi tugas kami untuk mengawal kegiatan ini, kalau memang nantinya sudah bisa tertib, dan kondusif, dan system berjalan lancar, kita tidak akan berjaga lagi, karena ini sifatnya sementara, untuk mengurai berjubelnya antrian di pagi hari,” tukasnya.

Sementara itu Achmad Sjarifudin selaku Kepala Dispendukcapil, membantah jika ada pengusiran pada pemohon pelayanan di Dispendukcapil. Bahkan pihaknya menghimbau pada masyarakat agar membawa rekom dari kecamatan dan Desa yang sudah ditanda tangani oleh Camat maupun Kades, jika pemohon memang tidak mendapat udangan, agar bisa dilayani di Dispendukcapil.

” Satu Desa satu rekom. Dan yang tidak dapat undangan dan rekom akan tetap kita vasilitasi, tapi kita akan cari tahu kenapa tidak dapat rekom dan undangan, mungkin warga belum dapat sosialisasi dari Desa,” papar Sjarifudin.

Masih menurut penjelasan Sjarifudin, pihaknya mengatakan bahwa memang minimnya sosialisasi di tingkat Desa dan Kecamatan, menjadi kendala yang paling utama, tentang membludaknya antrian di Dispendukcapil, untuk itu pihaknya akan berkordinasi dengan Desa untuk melakukan sosialisasi.

” Ini tadi masih banyak yang tidak bawa rekom, tidak bawa undangan, dan bahkan ada yang tidak membawa berkas, tapi kita tidak memulangkan, kita hanya menyuruh mereka minggir dulu dan tidak mengantri agar tidak berjubel, ” pungkasnya.(elo)