Kasus DAK, Kejari Ponorogo Kasasi Atas Perkara Mantan Wabup Yuni Widyaningsih

Kajari Ponorogo Suwandi

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO: Setelah menerima petikan putusan kasus mantan Wabup Ponorogo Yuni Widyaningsih dalam perkara korupsi Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2012-2013, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo akhirnya menaikan ke tingkat Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Kamis (16/11/2017) lalu.

Pengajuan kasasi ini lebih cepat 4 hari dari 14 hari batasan waktu yang diberikan setelah Kejari Ponorogo menerima petikan putusan banding pada 7 November lalu.

“Kami naik ke kasasi, sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada 16 November kemarin, nanti sana (PN Tipikor Surabaya) yang ngirim ke Mahkamah Agung (MA). Karena prosedurnya begitu,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Suwandi, kepada kanalindonesia.com, Selasa (21/11/2017).

Sementara dalam petikan putusan banding yang diterima Kejari Ponorogo, Pengadilan telah menjatuhkan putusan kepada Yuni Widyaningsih yaitu 4 tahun, dengan denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti sejumlah Rp 600 juta.

Kajari menyatakan, pihaknya naik ke tingkat kasasi karena nilai ganti rugi dalam putusan banding lalu hanya Rp 600 juta. Disebutkan Suwandi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) adalah sebesar Rp 1 milyar  50 juta. Selain itu dalam banding juga tidak ada perintah untuk dilakukan penahanan terhadap terdakwa. Dan selama ini terdakwa hanya dikenai vonis tahanan kota.

Suwandi optimis kasasinya akan diterima oleh Mahkamah Agung, walau pihaknya tidak tahu pasti kapan kasasi itu akan keluar hasilnya.

“Kalau kasasi turun kan kita yang mengeksekusi,” imbuhnya.

Mantan Wabup Ponorogo periode 2010-2015 , divonis bersalah  dalam  kasus korupsi pengadaan alat peraga pendidikan DAK tahun 2012 dan 2013. Tapi vonis yang dijatuhkan oleh majlis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya terpaut jauh dari tuntutan JPU. Dimana TPU mengajukan tuntutan 5 tahun penjara, dengan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 1.050.000.000,-. Dan apabila tidak dibayar akan dilakukan penyitaan atas kekayaanya, dan apabila kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan.

Namun majlis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang dipimpin oleh hakim Tahsin,  hanya menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 600 juta atau penjara selama 1 tahun dan dikenakan tahanan kota.

Seperti diketahui, putusan terhadap Yuni Widyaningsih pada Jumat (28/04/2017) petang, menyatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1(b) UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan ke-1 subsider.(wa)