Antrian Pelayanan Dispendukcapil Membludak, Anggota DPRD Jombang Akan Sidak

suasana antrian yang semrawut di Dispendukcapil Jombang saat dijaga aparat Satpol PP

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Ramai menjadi sorotan publik dan menjadi keluhan warga masyarakat Jombang, yang dituangkan di sejumlah media social (Medsos), akan buruknya pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Dispendukcapil. Terkait buruknya pelayanan pada sejumlah warga yang jadi pemohon layanan, untuk keperluan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, maupun pengurusan data kependudukan lainnya.

“insyaallah Komisi A mau sidak lah, soalnya ini kepentingan juga untuk pemilu, karena ini mau pilkada, harus selesai,” kata  Cakup Ismono selaku ketua Komisi A saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon seluler, Rabu 22 November 2017.

Saat disinggung terkait adanya keterbatasan alat cetak untuk pembuatan e-KTP, yang selama ini dianggap sebagai kurang maksimalnya pelayanan di kantor Dispendukcapil, Cakup menanggapi bahwa masalahnya pelayanan itu kendalanya beragam, termasuk masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu indicator permasalahan.

“ kita sudah meminta tenaga kepada BKD, tapi ya memang sulit, dan tidak mungkin karena yang kita minta ahli ITE. Karena hampir semua OPD terbatas dan rekrutmen dari kemenpan tidak ada,” ujar Cakup.

Ketika ditanya apakah Dinas saat ini di era kepemimpinan kepala Dinas Achmad Sjarifudin, sudah mengajukan anggaran untuk penambahan alat, untuk mengatasi masalah pelayanan di Dispendukcapil. Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa kepala Dinas setempat belum mengajukan.” Belum diajukan,” ungkap Cakup.

Namun saat ditanya apakah tahun lalu di era kepala Dinas sebelumnya (red: Hadi Purnomo),memang sudah pernah mengajukan namun belum disetujui oleh Bupati maupun DPRD, karena keterbatasan anggaran. Cakup mengatakan, bahwa memang benar ada keterbatasan anggaran.” DAU kita ini sudah dipotong sebesar 7,26 persen oleh pusat jadi kita ngatur dana belanja itu sudah sangat sulit,” papar Cakup.

Lanjut Cakup, untuk perekaman e-KTP haruslah selesai dan tidak bisa ditawar, karena itu untuk kepentingan pilkada atau pemilu.” Ini akan menjadi prioritas untuk kita follow up i bersama-sama, karena ini kepentingan bersama,” tegasnya.

Disinggung terkait solusi untuk kericuhan dan semrawutnya layanan di Dispendukcapil, Cakup berdalih bahwa hampir semua daerah memang mengalami situasi yang sama seperti di Jombang. Karena pengendalian terkait kebutuhan termasuk kebutuhan blangko dan alat ini memang dari Pusat.

” Kita akan memperjuangkan alat untuk di tambah, dan akan kita sampaikan pada pimpinan Dewan, agar ngomong ke pak Bupati. Lagi pula tiap alatnya harganya hanya 150 juta untuk yang besar,” pungkas Cakup.(elo)