Banyak Order Proyek, Membuat Pertambangan Ilegal Di Jawa Timur Kian Marak

salah satu pertambangan ilegal yang ada di Desa Pakis, Kecamatan Grabakan, Tuban.(dok)

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Banyaknya proyek pembangunan nasional, mulai dari pembangunan proyek tol trans Jawa, maupun pembangunan jalur kereta api ganda yang ada di Jawa Timur, membuat permintaan matrial urukan sangat tinggi. Hal ini berdampak pada munculnya katifitas tambang galian C ilegal di sejumlah daerah, seperti di Desa Pakis, Kecamatan Garabakan, Kabupaten Tuban. Banyaknya tambang ilegal di kabupetan ini, karena memiliki wilayah pegunungan kapur yang sangat luas.

Namun sungguh disayangkan, tidak semua tambang galian C di Kabupaten Tuban ini mengantongi izin resmi. bahkan, tambang galian ilegal lebih banyak dibanding tambang legal. Dari penelusuran redaksi, para pelaku tambang ini mengejar untung besar dari sejumlah pembangunan proyek. “Apapun akan kami lakukan. Musim panen seperti ini tidak datang dua kali, kami harus mengambil peluang ini,” kata M, seorang penambang ilegal yang enggan namanya untuk dipublikasikan.

Masih menurut penjelasan M, untung yang didapatkannya berlipat ganda. Sebab, sejumlah proyek pemerintah ini membutuhkan urukan cepat. Hal ini ,membuat urusan harga menjadi urusan nomor dua, dan itulah yang dimanfaatkannya.“harga nomor dua, saya harus berani spekulasi. Makanya, saya melakukan apapun, biar tanah bisa dijual untuk urukan,” ujarnya.

Saat disinggung soal perizinan, pihaknya mengaku, izin bisa diurus sambil jalan. Yang terpenting, kata dia, mendapatkan lahan dan bisa digali itu menjadi yang utama.“Kalau urusan (izin) itu bisa nomor belakangan. Nanti, saya urus dengan bantuan teman-teman di dinas, dan dari aparat,” ungkapnya.

Ketika ditanya terkait besaran biaya. Pihaknya mengaku bahwa selama ini dari pihak aparat penegak hukum, untuk tiap bulannya, pihaknya harus mengeluarkan biaya khusus sebesar 32 juta tiap bulan, untuk mendapatkan rekomendasi agar usaha ilegalnya tetap berjalan.“Yang mengeluarkan izin kan provinsi bukan kabupaten,” imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim mengaku tak memiliki kewenangan untuk mengawasi tambang-tambang ilegal. Sejak peralihan kewenangan tahun 2014, pengawasan terhadap pertambangan menjadi wewenang Kementerian ESDM.

Heru Widianto selaku Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jatim menjelaskan, tim pengawas baru resmi terbentuk 2017. Di Jatim, jumlahnya 23 orang. Itupun hanya 19 orang yang bertugas sebagai inspektur pertambangan. Sisanya adalah inspektur minyak dan gas (Migas).

“Mereka adalah orang-orang yang dulu bekerja di Dinas ESDM provinsi atau ESDM kabupaten yang ditarik menjadi inspektur tambang pusat. Statusnya menjadi pegawainya kementerian,” ujar pria berkumis itu.

Disinggung terkait penindakan tambang ilegal, pihaknya mengatakan bahwa untuk penindakan itu menjadi wewenang kepolisian. Dengan begitu, pihaknya tak punya wewenang apapun terhadap munculnya tambang-tambang liar di Jawa Timur. “Tugas kami secara teknis hanya mekanisme administrasi,” paparnya.

Dari data yang dihimpun redaksi, semua jenis perizinan, termasuk izin tambang, dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Namun, untuk mendapat izin tambang, pemohon wajib mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM provinsi sesuai denngan ketentuan yang berlaku.

Jika para penambang liar atau ilegal masih terus beroperasi, jika tertangkap petugas mereka akan dikenakan ancaman hukuman pidana cukup tinggi. Yakni denda Rp 10 miliar dan hukuman 10 tahun penjara.(msb1/elo)