Lawatan, Hearing Komisi I DPRD Gresik Masuk Angin

KANALINDONESIA.COM, GRESIK: Hearing Komisi I (bidang kepegawaian) DPRD Gresik dengan agenda mempertanyakan lawatan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama 119 rombongan ke Malaysia, benar-banar ekslusif di ruang rapat Komisi I gedung DPRD Gresik, Kamis (23/11/2017).

Istimewa, disamping hearing disepakati tertutup, di depan pintu masuk Komisi I Juga dijaga 2 petugas Satpol PP.

Baru kali ini, DPRD Gresik lakukan hearing dengan eksekutif dengan model penjagaan ketat petugas Satpol PP.” Tertutup, rahasia,” kata seorang pegawai Setwan DPRD Gresik yang bertugas notulis pada hearing tersebut.

Hearing lawatan Bupati ke Malaysia yang digelar Komisi I itu menghadirkan Sekkab Gresik Kng Djoko Sulistio Hadi, Kepala Inspektorat Hari Suryono, dan Kepala BKD M Nadlif.

Hearing sendiri terkesan selintutan. Sebab, hearing yang dijadwalkan digelar pukul 09.00 WIB tak kunjung dimulai. Puluhan awak media yang menunggu jalannya hearing sejak pukul 09.00 WIB pun tetap stand by di depan ruang Komisi I, namun tidak kunjung digelar.

Akhirnya, sekitar pukul 10.00 WIB kepala BKD M Nadlif masuk di ruang Komisi I. Namun, agenda yang dibahas bukan soal lawatan. Akan tetapi membahas RAPBD 2018.

Usai hearing Kepala BKD keluar ruangan, baru sekitar pukul 12.00 WIB Kepala BKD bersama Kepala Inspektorat Hari Suryono dan Sekkab Kng Djoko Sulistio Hadi tiba di ruang Komisi I melalui pintu belakang gedung II DPRD Gresik.

Sekkab Gresik Kng Djoko Sulistio Hadi dan Kepala  BKD M. Nadlif saat ditanya awak media usai hearing soal lawatan Bupati ke Malaysia enggan memberikan komentar dan terburu-buru,”mohon maaf ini bukan hak saya, tidak bisa menjawab pertanyaan anda, toh nanti beritanya tidak sesuai dengan yang saya inginkan,”cetusnya.

Sementara Kepala Inspektorat Pemkab Gresik Hari Suryono yang ditunjuk sebagai jubir(juru bicara) usai hearing dengan Komisi I mengaku, bahwa lawatan Bupati Gresik bersama rombongan pejabat dan staf sudah mendapatkan izin dari Gubernur Jatim Soekarwo.

Mengacu Surat Edaran Gubernur, Hari menjelaskan, begitu panggilan kalau pejabat daerah lakukan PDLN (perjalanan dinas luar negeri), kalau menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka dilampirkan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran).

Sedangkan, kalau PDLN tersebut non-APBD alias biaya pribadi, maka tidak perlu dilampiri RKA.

” Karena kami pakai biaya pribadi tidak perlu lampirkan RKA,” jelasnya.
Anehnya, Hari Suryono saat ditanya bukti izin yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Bupati Sambari Halim Radibersama 119 rombongan enggan menunjukkan justru menunjukkan SE Gubernur yang berisikan prosedur pengajuan izin PDLN oleh pejabat daerah.

Dia juga tidak bisa memberikan penjelasan prosedur perizinan sejumlah staf PNS yang ikut lawatan tersebut.

“Kalau staf kan tak pakai izin,” terangnya.

Merujuk SE Gubernur Jatim tertanggal 10 Maret 2017 yang ditunjukan kepada bupati/wali kota dan kepala SKPD/OPD di Jatim bahwa ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam PDLN.

Ketentuan dimaksud diantaranya, kegiatan PDLN yang diikuti rombongan, maka paling banyak diikuti 5 orang termasuk pimpinan rombongan, kecuali pendidikan dan pelatihan, perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri, dan delegasi kesenian dalam rangka promosi daerah.

Wakil Ketua Komisi A Mujid Riduan yang ditunjuk menjadi jubir kepada wartawan menyatakan, bahwa dari hasil hearing didapatkan keterangan lawatan Bupati Sambari Halim Radianto bersama 119 pejabat sudah ada izin.

” Izinnya dari gubernur berupa izin bagi pejabat daerah. Dan yang lawatan baik bupati maupun kepala OPD kan pejabat daerah,” kata Ketua FPDIP ini.

Namun, saat ditanya terkait bentuk fisik izin yang diberikan Gubernur Jatim kepada bupati dan pejabat Mujid tak bisa menunjukkan.(wan)