Urus Ijin Galian C, Pengusaha Harus Menunggu Hampir 2 Tahun Hanya untuk Dapat Tanda Tangan

salah satu tambang ilegal di Tuban

KANALINDONESIA.COM, SURABAYA : Polemik terkait maraknya tambang ilegal di Jawa Timur, membuat sejumlah pengusaha galian C angkat bicara. Para pengusaha galian C, mengaku mereka melakukan usaha tambang ilegal karena tuntutan hidup. Disamping itu mereka juga mengeluhkan pelayanan ijin dari pihak Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, yang sangat ruwet dan terkesan lambat.

” sudah hampir dua tahun sampai sekarang ijin saya belum jadi mas, dan sampai saat ini masih belum turun ijin uasaha pertamabangan (IUP) saya mas,” kata M seorang pengusaha galian C asal Tuban Jawa Timur, yang namanya enggan untuk dipublikasikan, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Sabtu 25 November 2017.

Saat disinggung sudah sejauh mana tahapan proses ijin yang dilakukan oleh pihaknya, M mengatakan bahwa selama ini tahapan proses ijin yang dilakukannya sudah mencapai 90 persen.” sudah dapat rekomendasi dari pemerintah daerah, terus UKL, UPL, eksplorasi dan UPUPK nya juga sudah. tapi kita belum tau secara pasti apa penyebab belum diturunkannya ijin saya mas,” ujar M, sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.

Masih menurut penjelasan M, pihaknya sendiri belum mengetahui secara pasti apa penyebab belum turunya ijin dari Pemprov untuk usaha galian C miliknya. Namun pihaknya akan selalu siap memenuhi tahapan proses ijin yang diperlukan. ” katanya yang kurang tinggal menunggu tanda tangan dari kepala ESDM, karena masih antri. Hal ini dikarenakan di kantor ESDM ada 1300 pramekarsa, ini mungkin yang menjadi penyebabnya mas,” ungkap M.

Ketika ditanya hingga hari ini apakah galian C miliknya tetap beroperasi, meski ijin dari Pemprov belum turun. M mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin langsung melakukan penutupan usahanya, karena tuntutan hidup dirinya beserta keluarga dan ratusan sejumlah karyawannya maupun  warga sekitar, tetap menjadi prioritas.” ini kan tututan perut mas. Di samping tuntutan keluarga, saya juga harus memikirkan ratusan kepala keluarga yang menjadi karyawan di tambang saya, kalau di off kan siapa yang menghidupi mereka,”tegasnya.

Selain harus patuh terhadap hukum yang berlaku, M yang melakukan usaha tambang sejak tahun 87, pihaknya juga harus menanggung segala resiko apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya, masyarakat, dan karyawannya, termasuk pihaknya mengaku kerap menjadi korban intimidasi maupun korban pungutan liar (pungli) dari aparat.”  kita ini korban mas, korban perasaan dan materil.” paparnya.

Disinggung sudah berapa panyak materil yang dikeluarkan untuk memproses ijin tambang miliknya, M menuturkan hingga hari ini pihaknya sudah mengeluarkan biaya sebesar 200 juta lebih. ” itu biaya yang diluar jamreg dan lain-lain,” tandasnya.

Untuk itu pihaknya berharap pada pemerintah pusat melalui kementrian ESDM, agar semua masyarakat yang mengurus proses ijin pertambangan diberikan keadilan, kemudahan dan keterbukaan informasi.” ya pada Bapak mentri supaya, perijinan untuk usaha galian ini dipermudah dan prosesnya cepat tidak memakan waktu hingga bertahun-tahun,” harapnya.(msb1/elo)