Defisit Anggaran APBD Kabupaten Madiun, Tertutupi Dari Penerimaan

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono menyerahkan kepada Bupati Madiun Muhtarom, penetapan Raperda menjadi Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Madiun

KANALINDONESIA.COM : Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Madiun terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran (TA) 2016, dilaporkan hasil akhir pembahasan terdapat defisit keuangan mencapai Rp 227,5 milyar, yang berasal dari sisi pendapatan Rp 1,8 trilyun, sedangkan sisi belanja Rp 2, trilyun lebih.

Demikian dilaporkan juru bicara’ Badan Anggaran DPRD Mujono saat “Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan agenda pengambilan keputusan bersama DPRD dengan Bupati Madiun, Senin (15/08/2016).

“Sedangkan, pembiayaan dari sisi penerimaan alami kenaikan tinggi menjadi Rp 254,8 milyar. Lalu, sisi pengeluaran bertambah jadi Rp 16,2 milyar, sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 27,2 milyar. Maka, jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 227,5 milyar, bisa digunakan menutupi defisit,” ujar Mujono.

Baca:  15 Penderita Kurang Gizi di Seram Barat Dalam Tahapan Pemulihan Kesehatan

Badan Anggaran (Banggar) juga menyoroti soal asset daerah belum tersertifikasi atas Pemkab Madiun, bidang kesehatan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat miskin benar-benar diperhatikan, begitu juga hak tenaga medis. Horor GTT dan PTT dinaikkan sesuai UMK.

Catatan lain, perlunya sejumlah rambu lalu lintas diperempatan, PAD dari pariwisata minim. Disusul, keluhan pelayanan perijinan oleh KPPT lama, agar ada pembenahan atau perubahan. “Bagi SKPD perubahan anggaran ini agar dicermati kegiatan sudah direncanakan, jangan ada Silpa tinggi,” tandasnya.

Bupati Madiun Muhtarom menanggapi hal itu meminta segenap aparatur Pemkab Madiun, agar meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dengan konsisten. “Saya minta komitmen dan kesungguhan melaksanakan ketentuan telah ditetapkan ini. Apalagi, perjalanan tahun anggaran ini tersisa 4 bulan,” tandasnya.

Baca:  Hadiri Perkemahan Nasional Pemuda dan Mahasiswa GPI, Menpora: Pemuda Adalah Pelopor Masa Depan Indonesia

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono meminta agar eksekutif mampu menekan SILPA hingga terendah. “Syukur-syukur lagi tidak ada Silpa, laksanakan sesuai ketentuan dalam menyerap anggaran. Kami juga memahami tidak semua program tercover, hal itu bisa jadi skala prioritas tahun depan,” ujarnya

as