KNPD Gugat Perbup DD no 5 Tahun 2016 untuk Selamatkan Desa

Aktifis nahdilin menyiapkan aksi serta surat ke komisi A.                            ( foto : elo_kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM : Masyarakat yang menamakan diri Kaum Nahdilin Peduli Desa (KNPD) Jombang, menggelar rapat di kantor Islamic Center Democracy Human Right (ICDHRE) jalan Airlangga No. 11 Jombang. dengan agenda mematangkan langkah menindak lanjuti keputusan forum sebelumnya, Senin(15/08/2016).

Dalam rapat tersebut membahas rencana KNPD yang akan menggugat Perbup DD no 5 tahun 2016 Jombang, dengan langkah akan melakukan aksi ke DPRD Jombang serta memberikan surat kepada Komisi A untuk menganalisa dan mengkaji perbup tersebut.

“Besok kami akan melakukan aksi di gedung DPRD Jombang, dengan menyampaikan aspirasi kami, untuk komisi A. Hal ini kami lakukan agar komisi A mengkaji dan menganalisa Perbup DD Jombang, serta menyerahkan surat yang berisikan sistematika analisa kami, dan melakukan konferensi perss,” tegas koordinator KBPD, Zainudin.

Baca:  2.387 Miras Ilegal Di Musnahkan

Untuk menyikapi polemik penggunaan Dana Desa (DD) yang dipergunakan dasar hukum bupati untuk mengalokasikan biaya plesiran PKK, yang sempat menuai protes dari kalangan masyarakat, bahkan menolak petahana Bupati Jombang yakni Nyono Suharli.

Dalam rangka menyikapi polemik inilah KNPD menggugat perbup DD no 5 tahun 2016 Jombang tersebut, karena menurut mereka dasar tersebut tidak pas dan merugikan masyarakat.

“Perbup DD no 15 tahun 2016 Jombang, tersebut tidak sesuai jika dijadikan alasan untuk membiayai plesiran PKK, justru itu tidak sesuai dengan semangat recognisi desa, dan kalau ini dilakukan secara terus-menerus maka akan membahayakan bagi setiap desa, terkait dampak hukum bagi kepala desa. Dan untuk hal ini kami mengajukan yudisial rifiew untuk menganulir perbub tersebut,” papar Zainudin.

Baca:  12 Jabatan Eselon II Jombang Kosong, 75 Pejabat Ikuti Asesmen Di BKD Jatim

Ketika disinggung terkait rencana apa yang akan ditempuh oleh KNPD agar target dari gerakan untuk menyelamatkan Desa ini tercapai. Pria yang merupakan mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  ini menjelaskan.

“Setelah kami melakukan pengkajian dan analisa, pasal demi pasal yang ada dalam perbub DD no 5 tahun 2016 Jombang itu, kami menyimpulkan bahwa ada banyak pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, kami yakin dan teguh akan tetap melakukan gugatan ke PTUN untuk menganulir perbub tersebut, meskipun banyak sekali penggembosan-penggembosan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, agar gerakan masyarakat nahdhiyin ini berhenti ditengah jalan,” terangnya.

Masih menurut goek din, “besok kami akan mengerahkan 50 orang masa aksi untuk mendatangi DPRD Jombang dan menyampaikan surat kepada komisi A, setelah itu kami akan mengantar surat gugatan ke PTUN, sebagai bentuk kami warga nahdliyin yang peduli desa, dan mengawal DD sesuai keperuntukannya, karena perbup ini sangat memasung semangat recognisi desa” pungkasnya.

Baca:  Presiden Ingin Indonesia Sukses Prestasi di Asian Games 2018

(elo)