Sejumlah Aktifis Jombang yang Tergabung Dalam KNPD, datangi DPRD Jombang

masa aksi KNPD saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM : Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Kaum Nahdiyin Peduli Desa (KNPD) Jombang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Masa aksi KNPD yang menyuarakan aspirasinya terkait cacatnya perbup DD no 5 tahun 2016 Jombang, menyampaikan surat yang berisikan analisa dan sistematika data terkait tidak sesuainya pasal-pasal yang ada dalam perbup yang dinilai ada ploting anggaran yang bisa sangat mudah dipolitisasi untuk suatu kepentingan tertentu, perlu di kaji lagi oleh Komisi A, dan bisa dianulir pasal-pasalnya.

Sejumlah aktifis menilai bahwa perbub ini menyandra kebebasan desa dalam menentukan masa depannya.

“Kita menuntut agar perbub DD Jombang no 5 tahun 2016 di cabut, dengan menyerahkan sistematika data kajian kami, yang menjelaskan pasal-pasal yang kami nilai mengebiri dan memasung kebijakan desa, untuk di refisi dan dicabut oleh pemerintah dan DPRD Jombang,” ungkap A’an Anshori salah satu aktifis yang tergabung dalam KNPD.(16/08/2016)

Baca:  Pedagang Pasar Songgolangit Ponorogo, Pekan Depan Bisa Jualan

Para aktifis yang tergabung dalam KNPD ini juga menggelar aksi tabur bunga sebagai bentuk telah dikuburnya perbup DD no 5 Jombang. Hal ini dilakukan sebagai upaya membebaskan desa untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan melalui penetapan yang dilakukan oleh pemerintah seperti tertuang dalam pasal 9 perbup DD no 5 tahun 2016 Jombang.

“Perbup ini harus dikubur karena membawa kesengsaraan bagi masyarakat desa, dan memasung hak-hak desa,” tegas A’an yang merupakan aktifis gusdurian.

Ketua komisi A yakni Cakup Ismono menerima berkas sistematika data kajian dari KNPD tentang pasal-pasal yang dianggap mengebiri, serta memasung hak-hak desa yang disampaikan oleh kordinatornya yakni Zainudin. Dewan berjanji akan segera mengkaji temuan teman-teman KNPD, setelah rapat paripurna istimewa.

Baca:  Mudik Motor Padati Suramadu

“Kami terima berkas dari teman-teman KNPD, dan kami akan segera melakukan rapat internal untuk membahas serta mengkaji temuan dari teman-teman KNPD. Setelah semua proses ini selesai kami akan segera memanggil SKPD untuk menindak lanjuti, dan kami berjanji melakukan rapat ini secepatnya, setelah rapat paripurna istimewa ini selesai,” ujar cakup ketua komisi A DPRD Jombang.

Mencuatnya aksi gerakan masyarakat yang tergabung dalam KNPD ini dipicu oleh plesiran ibu-ibu PKK Jombang yang menggunakan Dana Desa, yang dinilai masyarakat sangat tidak relevan dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Meskipun Bupati Jombang membenarkan bahwa semua itu ada aturan hukumnya dan sudah sesuai dengan Perbup DD no 5 tahun 2016 Jombang.(elo)

Baca:  DPRD Jombang Akui Minta Kenaikan Dana Aspirasi, LINK Minta Bupati Tak Hiraukan