Kades Pulo Gedang Tembelang Jombang, Akui Bangunan TPJ Tak Berkelamin

pembangunan TPJ Desa Pulo Gedang Tembelang Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti diberitakan sebelumnya proyek pembangunan tembok penahan jalan (TPJ) yang ada di Desa Pulo Gedang, Kecamatan Tembelang, Jombang Jawa Timur, yang tidak jelas jenis kelaminnya dan tidak jelas sumber anggaran pembiayaannya, membuat Kepala Desa (Kades) setempat angkat bicara.

Tidak ditemukannya papan proyek, di sekitar area proyek di jalan persawahan yang ada di Desa Pulo Gedang yang bersumber dari anggaran uang negara, sempat membuat public menjadi khawatir, karena tidak ada transparasi dalam pembangunan proyek tersebut. Namun hal ini memang disengaja tidak di pasang oleh Kades setempat, dikarenakan pihak Desa masih menunggu prasasti jadi.

“ ndak make papan mas, itu nanti dipasang prasasti,” kata Eko Arianto selaku Kades Pulo Gedang, saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone seluler, Senin 11 Desember 2017.

Baca:  Tiga Oknum Polisi Diduga Konsumsi Sabu

Saat disinggung apakah proyek TPJ tersebut dibangun dengan anggaran Dana Desa (DD), pihaknya membantah, menurut Kades Eko, pembangunan TPJ itu menggunakan uang dari Bantuan Keuangan (BK) Provinsi.

“ oh TPJ itu BK Provinsi mas, bukan DD, dan tadi sudah diperiksa Polres maupun Kejaksaan, karena uangnya baru cair barusan, kok itu. Dan tadi lima Desa diperiksa bersama, karena ini pemeriksaan tahap pertama,” ujar Eko.

Ketika ditanya berapa anggaran dana BK provinsi untuk pembangunan TPJ di Desa tersebut, pihaknya mengatakan, bahwa di Kecamatan Tembelang ada 5 Desa yang menerima dana BK Provinsi tersebut, dan besarannya sama.” Itu nilai anggarannya 125 juta mas,” ungkap Eko.

Masih menurut Eko, panjang TPJ itu 138 meter di sisi kanan dan 138 meter di sisi kiri, namun untuk detail lebar dan ketinggiannya, pihaknya tidak mengerti karena secara teknis pekerjaan itu dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). “ aku ndak weruh mas, ada RAB nya itu semua mas, itu TPK yang tahu mas,” tegasnya.

Baca:  Toyota Kijang LGX Terjun Kekali Rolak Surabaya

Disinggung adanya dugaan pembangunan yang terkesan asal-asalan, pihaknya berkelit dengan dasar bahwa pekerjaan itu sudah sepenuhnya diserahkan pada TPK. “ urusan teknik pekerjaan itu urusan TPK mas,” tandasnya.

Mencuatnya polemik ini dikarenakan masyarakat setemoat curiga dengan tidak adanya papan proyek diwilayah sekitar pembangunan proyek tersebut, bahkan sejumlah masyarakat beranggapan bahwa proyek tersebut diduga dibangun secara asal-asalan.

“ bangunnya aja dilakukan saat galian masih terendam air itu, apa tidak menyalahi aturan karena mutu materialnya tidak bisa lengket dengan maksimal, seharusnya dikeringkan dulu baru dipasang,” ujar sumber tersebut sembari mewanti-wanti namanya untuk tidak dipublikasikan.

Perlu diketahui, terkait pemasangan papan nama proyek, diatur dalam Permen PU 29/2006, yang disebutkan salah satunya terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan. Dan aturan lainnya yang mengatur terkait papan plang proyek diatur juga dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.

Baca:  Diduga BOP Jombang, di Buat Banca'an

Dan seharusnya seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah Desa, harus melakukan pemasangan papan proyek, karena itu sebagai bentuk secara nyata bahwa penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah Desa, patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 Huruf (d.).(elo)