Diduga Proyek Siluman, Kejari Jombang Akan Selidiki Proyek TPJ Desa Pulo Gedang Tembelang

pembangunan TPJ Desa Pulo Gedang Tembelang Jombang yang bersumer dari dana BK Provinsi Jatim

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang akan turun tangan untuk melakukan penyelidikan, terhadap proyek pembangunan tembok penahan jalan (TPJ) yang ada di Desa Pulo Gedang, Kecamatan Tembelang, Jombang Jawa Timur, yang tidak jelas jenis kelamin dan tidak jelas sumber anggaran pembiayaannya.

“Terima kasih infonya dan saya akan tindak lanjuti lapdu ini,” kata Syafiruddin selaku Kepala Kejari Jombang saat dikonfirmasi terkait proyek pembangunan TPJ yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan (BK) provinsi di Desa Pulo Gedang Tembelang, Jumat 15 Desember 2017.

Sebelumnya Kepala Desa (Kades) Eko Arianto saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone seluler mengatakan bahwa untuk proyek BK Provinsi tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jombang sudah mengetahui, dan ikut melakukan pengecekan tahap awal.

Baca:  2 Wanita Berjilbab Ngutil Di Toko Emas Pacitan

“ oh TPJ itu BK Provinsi mas, bukan DD, dan tadi sudah diperiksa Polres maupun Kejaksaan, karena uangnya baru cair barusan, kok itu. Dan tadi lima Desa diperiksa bersama, karena ini pemeriksaan tahap pertama,” ujar Eko (11/12/2017).

Mencuatnya polemik adanya dugaan proyek siluman yang bersumber dari dana BK provinsi tersebut, berawal dari kecurigaan masyarakat dengan tidak ditemukannya papan proyek TPJ, di sekitar area proyek di jalan persawahan yang ada di Desa Pulo Gedang, bahkan masyarakat setempat mengira bangunan tersebut merupakan bangunan proyek dari Dana Desa (DD).

Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi khawatir, apalagi pihak Kades malah dengan sengaja tidak memasang papan proyek, dikarenakan pihaknya berdalih masih menunggu prasasti jadi. “ ndak make papan mas, itu nanti dipasang prasasti,” ungkap Eko.

Baca:  Dugaan Pelanggaran Pemilu Rampak Barong, Panwas Lanjutkan Pemeriksaan

Perlu diketahui, terkait pemasangan papan nama proyek, diatur dalam Permen PU 29/2006, yang disebutkan salah satunya terkait persyaratan penampilan bangunan gedung, yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan. Dan aturan lainnya yang mengatur terkait papan plang proyek diatur juga dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.

Dan seharusnya seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah Desa, harus melakukan pemasangan papan proyek, karena itu sebagai bentuk secara nyata bahwa penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintah Desa, patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 Huruf (d.).(elo)