PCNU Jombang Kaji Perbup Dana Desa Agar Pro Rakyat, Untuk Selamatkan Desa

KH Isrofil Amar, Ketua Tanfidiyah PCNU Jombang

KANALINDONESIA.COM : Mencuatnya polemik Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Dana Desa (DD) hal ini dikarenakan perbup tersebut dijadikan cantolan hukum bupati dalam menepis kritikan dari masyarakat Jombang, mengenai sumber dana plesiran ibu-ibu PKK. Hal ini kemudian dilaporkan Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) kepada DPRD Jombang, Selasa (16/8) lalu juga menjadi perhatian PCNU setempat.
Berdasarkan hasil kajian KNPD, didalam perbup no 12 tahun 2016 ditemukan berbagai persoalan terutama membatasi kewenangan desa atas pengelolaan DD. Hal itu ditemukan dalam pasal 9 ayat 1 yang bertentangan dengan regulasi diatasnya, baik UU Desa maupun Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen).

“Secara kelembagaan, NU jelas mendukung (KNPD). Perbup dan pengelolaan DD harusnya sesuai dengan apa yang ada dalam aturan, baik aturan nasional maupun di bawahnya. Karena itu untuk kesejahteraan desa,” kata KH Isrofil Amar, Ketua Tanfidiyah PCNU Jombang.(19/208/2016)

Baca:  Merasa Diperas Oknum LSM, Kades Sugihwaras Lapor Polisi

Pihaknya sudah menanyakan kepada beberapa aktifis KNPD terkait temuan Perbup yang dinilai bermasalah. “Mereka (KNPD, red) menyampaikan temuannya bahwa di dalam perbup tersebut ada perbedaan antara Perbup dengan aturan diatasnya. Kalau di Perbup ditentukan nominalnya, tapi kalau di Permendes harusnya Perbup tidak menentukan anggarannya. Ini yang dianggap memasung kewenangan desa,” jelasnya.

Ketua PC NU yakni kyai Isrofil pun menyatakan, akan ada langkah yang diambil PCNU atas polemik Perbup tersebut. Bahkan, pihaknya bersedia jika dimungkinkan harus memfasilitasi penyampaian temuan Perbup bermasalah tersebut kepada Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.

“Langkah selanjutnya, akan dipertimbangkan. Saat ini temuan awal Perbup itu masih terus dikaji,” paparnya.

Sementara KNPD kini diganti menjadi KMPD (Kaum Muda Peduli Desa). Karena dirasa kurang tepat menggunakan nama tersebut, dan menuai protes dari berbagai kalangan, karen menggunakan istilah Nahdiyin.

Baca:  LaNyalla Minta Kapolri Atensi Kasus Pembunuhan Wartawan

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan aktivis muda yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) mendatangi kantor DPRD Jombang, Selasa (16/8) pagi. Kedatangan para aktivis ini untuk melaporkan temuan modus korupsi Dana Desa (DD) dan perampasan kewenangan desa oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko berdasarkan hasil kajian Perbup Jombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016.

Selain membawa hasil kajian serta surat laporan untuk DPRD Jombang, para aktivis tersebut membawa poster bertuliskan kecaman kepada Pemkab setempat. Sejumlah perwakilan yang mendatangi gedung dewan itu kemudian menemui anggota komisi A DPRD Jombang. Sementara lainnya bergantian berorasi di depan gedung setempat.

Baca:  Bimbo GR 10.000 Beri Bantuan WUBS Kepada UMKM di KLU

Usai memberikan laporan temuan hasil kajiannya, mereka kemudian menaburi Perbup Jombang Nomor 05 Tahun 2016 dengan bunga sebagai simbol matinya kewenangan desa karena aturan yang dikeluarkan bupati tersebut.

Akhmad Zainudin, Koordinator KNPD mengatakan, pihaknya sudah menginventarisir berbagai permasalahan yang ada dalam Perbup tersebut. Di antaranya, penetapan anggaran prioritas penggunaan DD yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 poin b Perbup Jombang tersebut telah merampas kedaulatan dan kewenangan Desa.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 yang berbuyi: Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

(elo)