Arsul Sani: Perlu Kajian Mendalam aturan Dwi-kewarganegaraan

Arsul Sani

KANALINDONESIA.COM : Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan agar ada kajian mendalam sebelum memutuskan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2006 tenrang Kewarganegaraan. Di banyak negara lain, arah UU Kewarganegaraan mereka justru mempersempit dual citizenship – dwi kewarganegaraan. Salah satu poin yang perlu dikaji adalah kemungkinan jika aturan dwikewarganegaraan diperluas, tapi hanya berlaku bagi diaspora Indonesia.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal nasionalisme, jika ada suatu hal terjadi ketika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. “Saya kira memerlukan kajian yang sangat mendalam. Saya melihat di banyak negara lain, arah UU Kewarganegaraan mereka justru mempersempit dwi kewarganegaraan – dual citizenship,” tegas Arsul Sani pada wartawan Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Baca:  Bupati Landak Minta Pemerintah Pusat Segera Transfer DAU

Wacana revisi terhadap UU Kewarganegaraan itu bergulir setelah kasus dwi kewarganegaraan mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar dan anggota Paskibraka Gloria Natapradja Hamel. “Kalau ada yang punya warga negara Indonesia dan negara lain, kalau perang, di mana nasionalisme dia harus berdiri? Itulah yang mesti dikaji,” kata anggota Komisi III DPR RI ituSekretaris Jenderal PPP itu.

Alrernatif lain kata Arsul, yaitu tanpa merevisi UU, dimana diaspora Indonesia yang telah menjadi warga negara asing bisa diberi permanent residency (penduduk tetap). Hak yang didapatkan penduduk tetap sama dengan penduduk yang memiliki kewarganegaraan, tapi tak bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. “Kan bisa dikasih permanent residency. Kebijakan itu, tanpa harus mengubah UU,” ujarnya.

Baca:  Mubar Masih Aman dari Virus Corona

Isu mengenai kewarganegaraan ganda kembali mencuat usai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar diketahui memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.