Bupati Madiun : Perubahan SOTK Jangan Disikapi Negatif, 3 Dinas Dilebur

Kabag Organisasi Suharyono mendampingi Bupati Madiun Muhtarom, tengah memberikan keterangan seputar perubahan SOTK

KANALINDONESIA.COM : Undang-undang Nomor 23/ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 berdampak pada perampingan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan diatur berdasarkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Menyikapi hal itu, Bupati Madiun Muhtarom meminta agar tidak diterjemahkan negatif hingga tidak dapat jabatan.

“Saya minta disikapi biasa saja, sebab hal serupa pernah terjadi pada 2004 silam. Saya pastikan semua terisi, sesuai penilaian ditetapkan pemerintah dan digodok tim dikoordinir Bagian Organisasi,” ujarnya, Jum’at (19/08/2016).
Ia menyatakan hal itu digodok Bagian Hukum, lalu dikirim ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk dibahas.

Baca:  Pemkab Madiun Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik dari Pemprov Jatim

“Saya berharap SOTK itu didahulukan, sebelum pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2017. Saya berharap SOTK  bisa selesai menjadi Peraturan Daerah (Perda) antara Oktober atau Nopember nanti. Setelah itu, kami bahas RAPBD TA 2017, sesuai SOTK,” ujarnya serius.
Senada disampaikan Kabag Organisasi Suharyono menyatakan penggodokan sudah dilakukan tim, kini ditangani Bagian Hukum. Sejak beberapa waktu sudah dikirim ke Bamus, harapan pemerintah pusat bisa diselesaikan akhir Agustus ini. Tapi, ada tenggat waktu hingga Desember 2016 nanti, harapan lain SOTK bisa masuk dalam RAPBD TA 2017.
“SOTK disetujui dewan nanti, harus mendapat pengesahan dari Pemprov Jatim. Sesuai aturan dan skor diraih, ada 3 dinas dan satu bagian dilebur, lalu ada sejumlah dinas baru. Ketiga dinas dilebur yaitu Dinas PU Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) plus Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Bagian Sumber Daya Alam (SDA),” jelasnya.

Baca:  Residivis Pencurian Sepeda Angin Dibekuk Polres Madiun Kota

AD