Pendaftaran Pertama Bakal Paslon di KPUD Jombang, Diwarnai Kericuhan

aksi saling dorong antara pendukung Paslon dengan petugas jaga di pintu masuk tempat pendaftaran di KPU Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati (Pilbub) dan wakil bupati Jombang tahun 2018, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), diwarnai kericuhan.

Kericuhan berupa aksi saling dorong dan adu mulut antara pendukung pasangan calon (Paslon) yakni Mundjidah Wahab dan Sumrambah, dengan aparat Kepolisian dari Polres Jombang yang berjaga, pecah lantaran sejumlah pendukung yang jumlahnya ribuan tersebut memaksa untuk masuk ke tempat pendaftaran.

Meski tidak berlangsung lama, akhirnya sejumlah perwakilan dari pendukung paslon diperbolehkan masuk ke ruang pendaftaran di KPU, usai adu mulut dengan petugas jaga, baik dari KPU maupun petugas dari Kepolisian setempat.

“ kedatangan kami di kantor KPU, memang kami membawa banyak sekali pasukan, banyak sekali rombongan, sebenarnya dari beberapa rapat kita sudah membatasi rombongan yang ikut mengantar pasangan dari pada ibu haji Mundjidah Wahab dan mas Rambah, untuk itu kami mohon maaf pada tuan rumah (red: KPUD),” kata Syarif Hidayatullah (Gus Sentot) selaku ketua rombongan yang ditunjuk untuk memberikan sambutan di KPUD Jombang, Senin 8 Januari 2018.

Meski demikian adanya fenomena kericuhan itu dianggap wajar oleh Gus Sentot, karena hal tersebut memang sudah menjadi cirri khas dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat Jombang. “ kalau tidak begitu tidak Demokrat namanya, untuk itu saya tenang saja,” ujar Gus Sentot.

Masih menurut Gus Sentot, semangat para pendukung yang sangat luar biasa, dan maksud kedatangannya beserta rombongan mengantarkan paslon yang diusungnya, medaftar ke KPUD dan bisa memenangi pilbub.” Kami optimis paslon yang kami usung ini nanti jadi,” tukasnya.

Sementara itu, M. Dja’far selaku Komisioner KPUD Jombang Divisi Teknis, saat dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah mengungkapkan jika masih ada beberapa kekurangan, dan berkasnya di tolak.

“Seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tentang pajak pribadi. Ada waktu pembenahan hingga tanggal 10 Januari pukul 24.00 WIB,” pungkas Dja’far.

Dari pantauan di lokasi petugas jaga dari pihak KPUD maupun aparat Kepolisian yang berjaga tidak seimbang dengan pendukung paslon yang datang untuk mengantar paslon ke KPUD, dan perlu diketahui bahwa KPUD Jombang digelontor anggaran sebesar 47 Milyard yang bersumber dari APBD 2017, hanya untuk menggelar Pilakada serentak 2018.(elo)