Plesiran PKK Jombang ke Jakarta Telan Dana Rp. 1.4M Disoal

A’an Anshori aktifis Kaum Muda Peduli Desa (KMPD)

KANALINDONESIA.COM :Tentunya masyarakat Jombang masih ingat plesiran PKK ke Jakarta kemarin yang sempat menarik perhatian publik baik di dunia maya maupun di masyarakat sehari-hari. Dan yang menjadi perhatian publik, kira-kira dari mana asal dana untuk hura-hura.

Hal ini sontak membuat sejumlah aktifis maupun penggiat anti korupsi menyoroti asal muasal anggaran tersebut, salah satunya A’an Anshori. A’an menjelaskan rincian dari mana dana itu berasal.

“Saya mendapat kabar kalau biaya itu sangat mungkin berasal dari Disporabudpar TA 2016. Di sana ada pos “Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah” sebesar Rp. 359.646.000. Sumber pendanaan lain adalah sebagian pos perjalanan dinas PKK yg bersumber dari Dana Desa, kabarnya Rp. 3.500.000 x 302 desa. Totalnya Rp. 1.416.646.000. Angka yang sangat fantastis! Pantas mereka bisa carter pesawat dan tidur di hotel mewah,” papar  A’an Ashori.(23/08/2016)

Baca:  Diduga Terjadi Penyalahgunaan Wewenang Selama 4 Tahun, Terungkap Setelah Ada Pejabat Desa Baru

Sungguh sangat disayangkan jika dana perjalanan untuk hura-hura ke Jakarta kemarin itu menggunakan   dana APBD 2016. Meskipun ada posnya di Porabudpar, benarkah peruntukannya untuk memberangkatkan orang sebanyak itu? Apakah DPRD menyetujui saat pembahasannya?

“Saya kok menduga kuat ada manipulasi. Terkait penggunaan anggaran tersebut serta perencanaan penganggarannya,” ungkap A’an berapi-api.

Ketika disinggung siapa saja, yang berangkat ke Jakarta, dan sudahkah sesuai keperuntukannya dana tersebut untuk pengembangan budaya, lantas apakah ada dugaan korupsi dalam kegiatan ini, pria yang juga mantan aktifis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini memaparkan pada sejumlah pandangannya, pada Kanal Indonesai.

“Jika kita petakan yang berangkat kemarin, ada perwakilan PKK dan suami, ada SKPD dan keluarganya. Pertanyaanya, apakah mereka stakeholder utama dalam pengembangan kebudayaan? Saya ragu! Justu saya mencium adanya manipulasi peruntukan pos tersebut. Ini bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Saya mendesak agar kejaksaan segera mengusut perjalanan haram ini. Politisasi anggaran juga sangat kentara dalam perjalanan tersebut,” tegasnya.

Baca:  Dukcapil Lakukan Perekaman E-KTP ke Sekolah

Masih menurut A’an Anshori,”Di sisi lain, bancakan dana ini sangat ironis ketika ratusan veteran tidak mendapatkan perhatian serius -sehingga terpaksa memboikot upacara 17 Agustus kemarin. Ini juga sangat memalukan di saat kemiskinan merajela di Jombang.

Nyono harus menjelaskan ke publik akan hal ini. Warga Jombang juga sangat ingin mendengar penjelasan  Tjaturina, ketua TP PKK kabupaten; benarkah rumornya ia yang ngotot memboyong 500 orang ke Jakarta,” imbuhnya.

Padahal, dengan uang sebesar itu, seharusnya kabupaten ini bisa memperkuat kembali kehidupan berkesenian yang senyatanya pingsan selama pemerintahan Bupati Nyono Suharli. Perjalanan hura-hura ini mempertegas bahwa selama ini kesenian dan kebudayaan hanya digunakan mengeruk uang rakyat untuk kepentingan yang manipulatif. Rendah sekali moralitas mereka itu.

Baca:  TPID NTB Siapkan Draf Pergub Stabilisasi Harga

(elo)