SKPD Lemot, DBHCT Jombang Rp 22 M Masih Terserap 3 Persen

SKPD Lemot, DBHCT Jombang Rp 22 M Masih Terserap 3 Persen

KANALINDONESIA.COM : Serapan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) 2016 yang didistribusikan ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Jombang sangat minim penyerapannya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab minimnya serapan dana tersebut, oleh beberapa SKPD di Jombang.

Betapa tidak, dari anggaran sebesar Rp22 miliar, masih terserap tiga persen per Agustus ini. Dana sebesar itu merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya dan anggaran DBHCT tahun ini sebesar Rp 17 miliar.

“Total DBHCT Kabupaten Jombang 2016 sebesar Rp22 miliar. Untuk serapannya masih rendah, sekitar tiga persen,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Setkab Jombang Yulin.(23/8/2016)

Baca:  Tak Kuat Tahan Nafsu Birahi, Seorang Pemuda Cabuli Guru Ngaji

Yulin menjelaskan, rendahnya serapan itu karena SKPD lebih mandahulukan belanja anggaran yang bersumber dari APBD. Bukan hanya tahun ini saja, rendahnya serapan DBHCT juga terjadi pada 2015. Kala itu, anggaran yang tidak terserap sekitar Rp 5 miliar.

Selanjutnya, anggaran yang tidak terserap tersebut secara otomatis menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), namun sifatnya mengikat dan tidak bisa digunakan untuk program atau pos lain. Sehingga anggaran itu diakumulasikan tahun 2016. Praktis, total anggaran DBHCT masih menumpuk sebesar Rp22 miliar. Namun lagi-lagi, lambatnya serapan kembali terulang.

“DHBCT sebesar Rp 22 miliar kita distribusikan ke 10 SKPD dengan besaran bervariasi. Namun demikian, dari seluruh SKPD yang terserap hanya tiga persen,” kata Yulin mengulang.

Baca:  Pilkada Serentak, Banser Ngoro Kawal Pemungutan Suara di TPS

Yulin menyebut, 10 SKPD yang menerima alokasi dana cukai masing-masing RSUD Jombang dan Ploso. Kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, serta Dinas Koperasi. Selanjutnya Bagian Humas dan Perekonomian Setkab Jombang.

Sayangnya, Yulin tidak hafal berapa besaran anggaran untuk masing-masing SKPD itu. Dia hanya menyebut bahwa pos anggaran paling besar berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Dana tersebut digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan petani tembakau. Semisal digunakan bantuan pupuk untuk petani,” pungkas Yulin.

Lambatnya penyerapan DBHCT ini membuktikan, buruknya kinerja birokrasi, serta ketidak piawaian SKPD dalam menjalankan program kerjanya yang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat, hal ini mendapatkan respon dari direktur Lingkat Indonesia Untuk Keadilan (LINK) yakni A’an Anshori.

Baca:  Diduga Jadi Korban Pungli Pengadaan Meja, Pedagang Pasar Peterongan Jombang Mengeluh

“Sejak dulu selalu tidak pernah beres dalam menggunakan anggaran DBHCT ini. Yang dikorbankan adalah warga, terutama para petani di utara brantas. Mereka adalah penyumbang terbesar DBHCT namun hidupnya masih berkalang kemiskinan. Bupati nggak becus mengorkestrasi pembagunan utara brantas, juga wakil rakyat yg mewakili mereka,” tegas A’an Anshori.(23/08/2016)

Masih menurut A’an Anshori,”DPRD perlu memanggil 10 SKPD tadi beserta bupati sekalian. Untuk menjelaskan kinerja mereka yang selama ini jauh dari mensejahterakan rakyat Jombang,” pungkasnya.

(elo)