Muhammad Syafi’ie Tolak Revisi UU 12/2006, Jika Hanya Untuk Akomodir Dwi Kwarganegaraan

Anggota Komisi III DPR RI R HR Muhammad Syafi’ie

KANALINDONESIA.COM :  Anggota Komisi III DPR RI R HR Muhammad Syafi’ie menegaskan jika Gerindra akan menolak rencana revisi UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan jika hanya untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan. Revisi itu mencuat setelah mantan Menteri ESDM Archandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, dan Perancis.

“Kalau hanya dua kasus itu kemudian pemerintah dan DPR RI mau merevisi, sementara hal itu akibat kelalaian istana kepresidenan dalam merekrut pejabat publik. Padahal, dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara sudah tegas harus WNI. Bagaimana kinerja BIN, kepolisian dan lain-lain?” tanya Syafi’ie dalam forum legislasi ‘Revisi UU Kewarganegaraan’ bersama anggota Komisi III DPR RI FPDIP Andreas Hugo Parera, dan guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Seharusnya kata Syafi’ie bukan merevisi, melainkan merapikan dan mendisiplinkan tugas-tugas di lingkungan istana kepresidenan dalam merekrut pejabat negara. “Jangan seperti akrobatik. Dimana yang namanya pejabat negara itu dibutuhkan nasionalisme, sehingga tidak harus menunggu proses seseorang menjadi WNI untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia,” ujarnya.

Baca:  Medsos Efektif Dekatkan Presiden Jokowi Dengan Rakyat

Mengapa? Karena kalau sudah WNI nasionalismenya pasti dijamin untuk membangun Indonesia. Sebaliknya, kalau warga negara asing (WNA) motifnya pasti untuk kepentingan ekonomi. Apalagi Indonesia ini negara kaya raya, yang menjadi rebutan dunia.

“Jadi, UU Kewarganegaraan ini sudah memadai. Sedangkan syarat tinggal 5 – 10 tahun agar menjadi WNI itu hanya agar merasakan nasioanalisme. Tapi, kalau naturalisasi terus-menerus, maka WNI akan makin terpinggirkan. Karenanya Gerindra akan tolak revisi kalau sekadar untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan. Jika asing makin banyak di negeri ini, maka akan cepat Indonesia terjual ke asing,” pungkasnya.

Andreas Parera melihat masalah dwi kewarnegaraan itu sebagai fenomena diaspora yang terjadi secara universal. Dimana WNI yang ada di luar negeri dan menjadi WNA ingin kembali mengabdi ke tanah airnya atas kemampuan yang dimiliki. “Ini bukan masalah baru. Tapi, akan berpengaruh besar untuk kemajuan suatu negara. “Kini ada 33 negara di dunia, yang warga negaranya menjadi negara asing. Khususnya dari Afrika, India, dan China yang pindah ke Eropa, Amerika Serikat, German dan negara lain,” tambahnya.

Baca:  Kemendikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan

Afrika negara termiskin, sebanyak 16,5 % terjadi capital flight ke Eropa dan Amerika Serikat. Dalam teori bipolar kata Andreas, karena negara asal tidak menarik, sedangkan negara tujuan sangat menjanjikan. “Berbeda dengan yang dari Timur Tengah, karena negaranya terus berperang, tidak nyaman, dan tidak ada jaminan keamanan,” jelasnya.

Pertanyaannya bagaimana agar Indonesia bisa memanfaatkan WNI di luar negeri? “Maka kalaupun harus ada revisi, Indoensia harus tetap menganut sistem satu kewarganegaraan, bukan dwi kewarganegaraan. Meski hukum harus mengikuti perkembangan dunia karena dunia sudah berubah, dengan memberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Kecuali hak politik,” ungkap Andreas.

Hikmahanto juga menyatakan terkejut dengan pernyataan Presiden RI dan Ketua DPR RI, yang ingin memulangkan 74 professor di luar negeri, dengan merevisi UU Kewarganegaraan. “Padahal, tak ada kaitan masalah Archandra dan Gloria dengan UU Kewarganegaraan. Bahwa kedudukan menteri, pejabat public itu sebagai personifikasi negara, dan UU memerintahkan WNI. Kalau menjadi rektor UI itu tidak masalah,” tuturnya.

Baca:  Kontingen Yong Moodo Kodam Jaya Dilepas Pangdam Jaya

Kalaupun ditarik ke Indonesia kata Hikmahanto, bisa saja dan sudah diatur dalam UU Kewarganegaraan Pasal 20 dengan dasar pertimbangan orang yang berjasa, untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, namun dengan pertimbangan dari DPR RI. Atau pasal 31 yang mengharuskan bermukim selama 5 tahun, dan 10 tahun tidak berturut-turut. “UU kita ini sudah maju dengan mengakomodir hasil perkawinan campur sampai dengan usia 18 tahun,” pungkas Hikmahanto.

ZAL