Diduga Bangunan Front One Syariah Inn, Tak Kantongi Izin

Bangunan yang diduga tak kantongi izin

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Bangunan Front One Syariah Inn, yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.55, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang Jawa Timur, diduga tak mengantongi izin secara resmi. Pasalnya, bangunan gedung yang dipergunakan untuk tempat Resto dan Ruang Meeting ini, ternyata keluar dari izin yang sebenarnya.

Meskipun, resto dan ruang meeting juga ada didalam bangunan gedung tersebut. Tapi, ternyata Front One Syariah Inn, juga memiliki beberapa kamar yang disewakan seperti layaknya hotel.

Ironisnya, warga sekitar maupun Kepala Desa setempat tak mengetahui kalau di Front One Syariah Inn, juga terdapat hotel. “Saya tak mengetahui kalau tempat tersebut ada hotelnya. Karena izin dilingkungan yang mereka lakukan adalah resto dan ruang meeting. Sebab, sebelum pendirian bangunan warga sempat demo menolak jika tempat tersebut dijadikan hotel, ” kata Solichatun selaku, Kepala Desa Kepuhkembeng, saat ditemui ditempat kerjanya, pada Selasa 16 Januari 2018.

Semestinya, dalam pelaksanaan sebelum melakukan pendirian usaha atau kegiatan yang ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), harus mengantongi izin lingkungan secara resmi. Serta, izin lingkungan yang dikantongi harus sesuai dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Sementara itu, menurut Nanang Supraptomo, selaku Pemerhati Lingkungan, menjelaskan bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera pada Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa, Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan. Serta, didalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan, Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

“Jika ada usaha atau kegiatan yang ada Amdalnya dan tak punya izin lingkungan secara resmi, maka sudah menabrak peraturan yang ada. Karena, didalam Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 sudah menjelaskan secara resmi. Jika setiap orang melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidanakan, “ujarnya.

Sementara itu, menurut Muji Joko Subagyo selaku, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa tempat tersebut tak menyebutkan untuk izin hotel. “Front One Syariah Inn, hanya izin Pemanfaatan Ruang (IPR). “pungkasnya.

Namun sungguh disayangkan, hingga berita ini diunggah, pihak pengelola belum bisa memberikan keterangan secara resmi, mengenai hal tersebut.(elo)