Tim Penasehat Hukum dr Supriyo Iman Kecewa dan Menilai Eksekusi Ilegal

penasehat hukum terdakwa saat menunjukan barang milik terdakwa yang rusak saat berlangsung eksekusi

KANALINDONESIA.COM, BLITAR: Proses eksekusi terhadap dr Supriyo Iman Sp Og yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri (KejarI) Blitar, Senin(15/01/2018) pukul 20.00 WIB dinilai tim penasehat hokum dari dr Supriyo Iman Sp Og, ilegal dan tak sesuai prosedur.

Menurut  Ansorul Huda yang merupakan salah satu tim penasehat hukum dari dr Supriyo Iman, eksekusi tersebut tidak sesuai dengan norma penahanan seseorang yang dinyatakan bersalah.

” Kami sangat kecewa, pasalnya apa yang dilakukan tim kejaksaan negeri Blitar dinilai ilegal karena dasar hukum untuk eksekusi terhadap seseorang  tidak sesuai dengan prosedur, ” ungkap salah satu tim penasehat hukum yakni Ansorul Huda SH MH, Selasa (16/01/2018) saat berada di Lapas Kelas II Blitar usai menjenguk dr Supriyo Iman.

Tim penasehat hukum juga menilai proses eksekusi terhadap terdakwa ini seharusnya jika mengacu pada dasar hukum tetap, terdakwa harus menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Ini saat dilakukan eksekusi pihak kejaksaan tidak menunjukan surat salinan putusan dari MA, jika klien kami belum menerima salinan maka seharusnya klien kami tidak boleh dieksekusi, bahkan sampai saat ini kami belum menerima salinan putusan ,” terangnya dengan nada kecewa terhadap pihak Kejaksaan Negeri Blitar.

Lanjutnya, “hal ini tentu sangat merugikan bagi klien kami. Padahal kami tidak akan mempermasalahkan jika memang sudah ada salinan putusan yang diserahkan kepada kami,”ucap Ansorul Huda.

Selain itu, “menanggapi hal tersebut maka kami menilai klien kami mengalami kerugian material maupun inmaterial. Maka dari itu akan dilakukan langkah secepatnya yakni tim penasehat akan koordinasi dulu dan jika sudah menemukan langkah yang tepat tak menutup kemungkinan akan dilakukan gugatan lagi,”jelas Ansorul Huda.

Lebih lanjut dikatakanya,” ini merugikan klien kami, yang jelas kami akan berembuk dulu dan melakukan langkah gugatan terhadap Kejaksaan Negeri blitar, ” imbuh Ansorul Huda.

Terlebih langkah yang dilakukan ini untuk meninjau kembali putusan yang sudah ditetapkan. Karena pihaknya menilai masih ada novum untuk meninjau putusan tersebut.

“Namun, kami tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan tim kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Tetapi kami hanya kecewa dengan prosedur yang dilakukan. Kami akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blitar atas tindakan yang dilakukan pihak kejaksaan, paling cepat minggu ini akan kami layangkan gugatanya, ” terangnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Safi mengelak jika pihaknya tidak membawa surat saat eksekusi.

“Kami membawa surat putusan MA dan surat tugas, sesuai UU jaksa berhak melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, bahkan pihak dr Supriyo Iman juga sudah memegang petikan putusan MA, ” ungkapnya. (wa)