Layanan e-KTP Buruk, Dispendukcapil Jombang Alasan Kurang Tenaga dan Peralatan

Hadi Purnama

KANALINDONESIA.COM  :Kekecewaan warga Jombang tentang buruknyaa pelayanan pembuatan e-KTP masih menemui jalan buntu karena belum ada solusi. Belum ada upaya strategis dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang untuk menangani permasalahan membludaknya antrean warga pemohon e-KTP, KK, maupun akte kelahiran.

Pejabat yang berwenang di Dispendukcapil berdalih ini disebabkan kekurangan tenaga profesional untuk melayani permohonan warga. Di samping itu, minimnya peralatan menjadi penghambat pelayanan kepada warga.Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Hadi Purnama, menyampaikan kepada awak media.

“Proses penyelesaiaan pencetakan KTP maupun KK (Kartu Keluarga) menjadi sangat lambat karena jaringan dari pusat ada gangguan. Bandwidthnya juga kecil seperti yang di Kecamatan Ngoro,” katanya.(25/08/2016)

Ia justru membuat alasan klasik dengan adanya kekurangan memiliki banyak alat perekam untuk pembuatan e-KTP. “Kami hanya memiliki enam alat perekam, selain itu juga tenaga kita juga sangat minim,” tegasnya.

Hadi mengaku, pihaknya sudah melaporkan minimnya tambahan alat perekam itu ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, ia juga mengatakan sudah meminta tambahan bandwidth untuk beberapa area yang digunakan untuk pengurusan e-KTP.

Baca:  Bacabub Jombang Nyono Suherli Wihandoko, Rutin Laporkan LHKPN ke KPK

“Sudah kami sampaikan kepada dirjen kependudukan pusat untuk memberikan tambahan bandwith, termasuk juga untuk area kantor Dispendukcapil sendiri. Sehingga dalam proses pencetakannya itu tidak mengalami keterlambatan. Namun sampai saat ini tambahan itu belum mendapat persetujuan. Kami masih menunggu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, nasib warga Jombang memprihatinkan. Bagaimana tidak, hanya untuk mengurus pembuatan e-KTP harus menginap tidur di teras kantor kecamatan demi menjaga nomor antrian dan berkas permohonannya agar tidak hilang. Seperti yang terlihat di kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Bahkan puluhan warga yang akan membuat e-KTP harus rela tidur di musala, parkiran, dan teras kantor kecamatan tersebut. Jika tidak menginap, mereka takut nomor antreannya hilang. Sehingga pembuatan e-KTPnya akan tertunda tidak menentu.

Hal ini sontak mendapat kritikan dari sejumlah aktifis pemerhati kebijakan publik di Jombang, yakni A’an Anshori selaku aktifis Lingkar Keadilan Untuk Indonesia (LInK). Menurut A’an, anggaran yang digelontorkan dari APBD ke Dispendukcapil tidaklah sedikit, namun masih saja pelayanannya tetap buruk.

Baca:  Terkait Retribusi Truk, Pemdes Klitik Belum Puas

“Digelontor APBD Gede, Kenapa Layanan Dispendukcapil Buruk,” ungkap A’an Anshori.

Masih menurut A’an,”Dari aspek dukungan APBD, Dispendukcapil mendapat gelontoran uang sebesar Rp. 6,02 miliar. Kira-kira separuhnya untuk membayar gaji dan honor. Kekurangan tenaga? Kalau dihitung secara kasar, dengan uang 3 miliar,Dispendukcapil setidaknya mampu menggaji 120an orang selama 12 bulan dengan gaji 2jt/bln (UMK Jombang Rp. 1,92 juta),” terangnya.

Alasan dari kepala dipendukcapil dinilai A’an kurang rasional dan terkesan mengada-ada, hal ini dikarenakan dispendukcapil mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan alat untuk kebutuhan pembuatan E-KTP.

“alasan kekurangan staff layanan sungguh merupakan argumen yang tidak bisa dinalar. Kurang peralatan? Rasanya kok tidak. Bukankah kabupaten ini pernah punya puluhan peralatan e-ktp? Kemana itu semua? Jika rusak, kenapa tidak melakukan pembelian? Bukankah untuk tahun ini saja masih ada sekitar Rp. 3 miliar untuk belanja barang, modal dan jasa?. Penelusuran saya menunjukkan sepanjang Nyono berkuasa dari 2013 hingga 2016, Dispendukcapil setidaknya telah digerojok dana lebih dari 25,145 miliar! Perinciannya, Rp.8,17M pada tahun 2013, Rp. 4,98M dan Rp.5,97M pada 2014 dan 205, serta Rp. 6.04M di 2016,” papar A’an Anshori yang juga merupakan aktifis Gusdurian Jatim.

Baca:  Kades Pulo Gedang Tembelang Jombang, Akui Bangunan TPJ Tak Berkelamin

Bahkan A’an menilai bahwa ada yang tidak beres dengan rezim pemerintahan birokrasi yang saat ini dinahkodai Nyono Suharli sekarang, dan bisa jadi Nyono sendiri dikelabui oleh bawahannya, terkait masalah di Dispendukcapil ini.

“Betapa tidak becusnya rezim ini mengurus soal akta kependudukan dan catatan sipil, padahal puluhan miliaran rupiah telah digelontorkan. Dugaan saya, perencanaan dilakukan secara asal-asalan dengan konsep asal bapak senang (ABS), padahal implementasinya remuk redam. Jangan-jangan selama ini Bupati dibohongi anak buahnya di kantor ini. Oleh karenanya, bupati perlu segera melakukan audit keuangan dan kinerja secara serius. Jika ini tidak dilakukan, maka sangat mungkin kekacauan layanan dukcapil ini disetting dengan sepengetahuan Bupati. Tujuannya, agar dispendukcapil terus menerus menikmati gelontoran dana besar dengan alasan peningkatan layanan, padahal,” pungkasnya.

(elo)