Sektor Tenaga Kerja Minim Sentuhan Dari Pemerintah Daerah Yang Sifatnya Aplikatif

Akmaludin Akmal mahasiswa Fakultas Hukum UNRAM asal Sumbawa Barat

KANALINDONESIA.COM, SUMBAWA BARAT: Meski sektor pertambangan memegang peranan penting sebagai salah satu sektor penyumbang pendapatan negara ini, namun serapan tenaga kerja di sektor ini masih rendah.

Kabupaten Sumbawa Barat, memiliki potensi tambang yang relatif besar, sehingga sektor pertambangan ini masih menjadi unggulan daerah. Namun kalau dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian dan pariwisata, dan sektor pemerintah untuk menjadi bagian dari ASN (PTT, Kontrak, Honorer) masih jauh lebih unggul.

Salah satu mahasiswa Universitas Mataram (UNRAM) fakultas hukum asal Sumbawa Barat angkat bicara,”untuk itu, kita meminta para pelaku usaha pertambangan di KSB untuk terus meningkatkan komitmen dan kontribusinya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam usaha pertambangan tersebut,” ungkap Akmaludin Akmal kepada kanalindonesia.com, Kamis (18/01/2018) di Taliwang.

Di tambahkan Akmaludin Akmal, rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh PT Mac Mahon dianggapnya masih belum berpihak kepada pengangguran dan para pencari kerja lokal. Sebab dilihat dari angka pelamar yang akan mengisi kuota 819 itu, jauh lebih banyak daripada ketersediaan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan, apalagi pelamar yang notabene pencari kerja lokal sangatlah fantastik.

” Ada 5 sampai 7 ribu pelamar, belum lagi pelamar yang datang dari luar daerah rata-rata mereka adalah pelamar yang sudah siap bersaing atas kemampuan skill yang mereka miliki, sementara pencari kerja lokal hampir semuannya tidak berskill. Dan inilah kenapa harus membuat pemerintah diawal sibuk,” imbuh mahasiswa jurusan hukum itu.

Lebih lanjut dikatakannya, “pemerintah daerah harus terus membangun sinergitas dan sinkronisasi bersama dengan DPRD untuk duduk bersama guna mencari win win solution dari potret angka pencari kerja, harapan saya sebagai mahasiswa, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legeslatif harus duduk bersama, dan diharapkan dapat mentelurkan sebuah kebijakan yang sifatnya aplikatif. Bisa saja sebuah peraturan daerah dimana mengupayakan agar menempatkan para pencari kerja lokal sebagai kelompok yang harus dilindungi dan dipastikan untuk wajib bekerja,” papar mantan ketua himpunan mahasiswa Sumbawa Barat di Mataram Itu.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melahirkan peraturan sebagai langkah yang ampuh agar dapat mempertegaskan kembali tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memberi kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi senegap rakyat Sumbawa Barat khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

“Tentunya di implementasikan dengan insten memberi pelatihan-pelatihan kerja, bimbingan belajar dan kursus-kursus yang dianggap dapat membantu para pencari kerja untuk siap bersaing di dunia industri atas kemampuan yang melekat pada diri,” tutupnya (Awi)