Pemohon e-KTP Membludak, Warga Kecamatan Ngoro dan Mojoagung Jombang Dibatasi 30 Antrean

pemohon E-KTP saat mengantre                                                             ( foto : elo _ kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM : Tidak hanya di Kecamatan Ngoro, membludaknya antrean pengurusan e-KTP di Kabupaten Jombang juga terjadi di Kecamatan Mojoagung. Tak pelak warga harus datang ke kantor kecamatan sejak pagi buta untuk mendapatkan nomor antrean.

Kecamatan Mojoagung merupakan salah satu titik pelayanan e-KTP, bersama Kecamatan Ploso, Ngoro dan Perak.

Sebagian warga mengaku datang ke kantor plat merah tersebut sejak pukul 05.00 WIB. Bahkan, sejumlah warga terpaksa balik kanan alias pulang dengan tangan hampa karena tidak mendapatkan nomor antrean.

Baca:  Rombong Pecel Bantuan dari Pemkab Jombang Mangkrak, Pedagang Gunakan Rombong Lama

“Saya tadi datang ke sini (red: kantor kecamatan mojoagung) sejak pukul 05.00 pagi. Banyak yang terlambat akhirnya pulang karena tidak dapat nomor antrean,” kata Heni Olivia, warga Desa/Kecamatan Mojoagung.(25/08/2016)

Setiap harinya, hanya ada 30 kuota untuk warga yang akan mengurus e-KTP dan 40 kuota untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK). Jika kuota antrean sudah terpenuhi, warga yang tak kebagian antrian harus datang pada hari lain. Itupun, harus bersaing dengan warga lain yang juga berebut untuk mendapatkan antrian pengurusan e-KTP.

“Kalau tidak dapat antrean hari ini, mereka harus balik lagi hari Selasa atau Rabu atau Kamis pekan depan. Karena hanya tiga hari itu pelayanan di kecamatan dibuka,” pungkasnya.

Baca:  Tiga Jam Jenazah Diotopsi, Tiga Anak Meninggal Dunia Karena Kehabisan Nafas

Seperti diberitakan sebelumnya, nasib warga Jombang memprihatinkan. Bagaimana tidak, hanya untuk mengurus pembuatan e-KTP harus menginap tidur di teras kantor kecamatan. Seperti yang terlihat di kantor Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Sungguh ironis nasib warga jombang yang ingin mengurus E-KT harus tidur di musala, parkiran, dan teras kantor kecamatan tersebut. Jika tidak menginap, mereka takut nomor antreannya hilang. Sehingga pembuatan e-KTPnya akan tertunda tidak menentu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Hadi Purnama, mengakui keterbatasan peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penghambat pelayanan pengurusan dokumen kependudukan warga. Untuk peralatan rekam, Dispendukcapil hanya memiliki 6 perangkat. Dua perangkat ada di kantor pelayanan Dispendukcapil, empat lainnya disebar di empat titik layanan. Tak hanya itu, jaringan internet yang tidak optimal dan tidak stabil juga membuat layanan E-KTP berjalan lambat.

Baca:  2020, Kementan Jamin Petani Tidak Akan Kesulitan Mendapatkan Kartu Tani

Sedangkan warga yang belum memiliki e-KTP di 21 kecamatan se Kabupaten Jombang, menurut data Dispendukcapil masih ada sekitar 25 ribu orang.

(elo)